slide
Rabu, 26 November 2014
 
fb tw tw
29/04/2013 23:40:57 WIB

TKK Terima Honor Bulanan

gb

Tenaga Kerja Kontrak (TKK) kini bernapas legah. Tiga bulan honor mereka yang sempat tertunda mulai dibayarkan pemerintah Kota Bekasi. Pembayaran dilaksanakan sejak 25 April lalu, melalui Satuan Kerja Perangkat Dinas (SKPD) masing-masing tempat TKK bertugas.
 
Jumlahnya 2.756 orang yang tersebar di 42 SKPD dan kantor kecamatan. Nilai honor yang dibayarkan berdasarkan strata pendidikan setiap TKK dengan total Rp 15,7 miliar lebih. Perinciannya, S1 Rp 508.500, D3 Rp 473.000, SMA Rp 457.000, SMP Rp 437.000, dan SD Rp 421.500. Selain memperoleh honor, ribuan TKK juga menerima tunjangan bulanan Rp 650 ribu, dan tunjangan tahunan Rp 400 ribu.
 
Pemerintah Kota Bekasi mengakui pembayaran honor TKK molor dari jadwal semestinya. Namun keterlambatan tersebut bukan karena unsur kesengajaan, tetapi karena pemerintah menunggu realisasi pencairan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Bekasi 2013.
 
Kepala Subbidang Pengembangan Karir Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Titi Gartini menjelaskan, realisasi pencairan anggaran terhambat proses evaluasi dan pengesahan APBD oleh Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan. Meskipun APBD telah disahkan DPRD Kota Bekasi akhir tahun lalu, tetapi Pemerintah Provinsi Jawa Barat kemudian melakukan evaluasi dan baru disetujui pada Februari lalu. “Itu sebabnya pencairan terlambat,” Titi Gartini menjelaskan.
 
Setelah APBD masuk tahap pencairan, pemerintah Kota Bekasi memastikan semua TKK memperoleh haknya sesuai yang telah diatur dalam Surat Keputusan (SK) Nomor 814/Kep.164-BKD/XII/2012, tentang penggunaan TKK. Sehingga tidak mungkin pemerintah mengingkari kewajiban tersebut.
 
Jika masih ada TKK yang belum menerima honor pada pelaksanaan pembayaran pekan lalu, maka pekan ini pembayaran dipastikan kelar. Cepat dan lambatnya pembayaran honor kepada TKK juga sangat tergantung kepada bendahara masing-masing SKPD, tetapi Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi, telah menginstruksikan agar pembayaran honor segera dibereskan.

Jumlah alokasi dana untuk honor TKK seluruhnya pada tahun ini berdasarkan pagu anggaran sebesar Rp 66,9 miliar lebih. Mekanisme pembayaran honor dilaksanakan setelah bekerja, artinya dilakukan setiap akhir bulan. “Mulai April dan seterusnya pembayaran honor tetap waktu,” katanya.
 
Harus dipahami bahwa sebenarnya pemerintah Kota Bekasi tak ingin honor TKK menjadi polemik. Demikian juga Wali Kota Rahmat Effendi dan Wakil Wali Kota Ahmad Syaikhu, menyadari dampak negatif yang akan muncul jika pembayaran honor TKK. Sebaga kepala daerah, tentu keduanya tak menginginkan hal itu terjadi.
 
Munculnya prasangka buruk apalagi sampai menurunkan motivasi kerja para TKK, adalah hal yang tidak diinginkan Rahmat Effendi dan Ahmad Syaikhu. Sebab jika itu yang terjadi, maka harapan pemerintah memajukan Kota Bekasi, baik dalam bentuk fisik mapun sumber daya akan terganggu pula. Sebab bagi kepala daerah, TKK merupakan bagian penting dalam sistem pemerintahan daerah.
 
Tak bisa dibayangkan jika TKK di bawah Dinas Pendidikan misalnya tidak ingin bekerja ataungambek lalu mengok mengajar, akan menurunkan kualitas pendidikan anak sekolah. Padahal salah satu komitmen pemerintah daerah yang tertuang dalam 120 hari kerja adalah maju dalam pendidikan.
 
Tentu saja keinginan besar untuk memajukan pendidikan itu memiliki hubungan kuat dengan penjaminan kesejahteraan tenaga pendidik, termasuk di dalamnya para TKK. Atas alasan itulah, Rahmat Effendi dan Ahmad Syaikhu tidak menginginkan TKK sampai menagih haknya. Jika perlu, kepala daeah yang lebih dulu memberikan sebelum ditagih. Tetapi karena ada prosedur administras yang harus ditempuh, yaitu terkait  dengan makanisme penyerapan APBD maka pembayaran sedikit terlambat.
Salah satu bukti keseriusan Wali Kota Rahmat Effendi dalam memenuhi haknya adalah bertindak cepat ketika muncul aksi protes dari sejumlah TKK kepada pemerintah agar honornya segera dibayar. Kepala seluruh kepala SKPD, Rahmat Effendi langsung berkirim pesan agar menyelesaiakan seluruh honor TKK. “Jangan sampai ada yang tidak memperoleh haknya,” jelas Rahmat Effendi.
 
Kepala Bagian Humas Pemerintah Kota Bekasi Maria Ulfa menjelaskan, tidak sedikitpun ada niatan pemerintah mengulur-ulur pembayaran TKK. Faktanya, tunjangan pegawai tetap juga terlambat karena adanya keterlambatan pencairan APBD. Namun begitu dana APBD bisa diserap pada Maret ini, Bagian Keuangan Pemerintah Kota Bekasi langsung bekerja cepat menyelesaikan administrasi pembayaran honor.
 
Jumlah TKK yang menerima honor bulanan plus tunjangan ini menurun dari jumlah TKK tahun sebelumnya sebanyak 2.788 orang. Penurunan terjadi akibat adanya TKK yang mengundurkan diri atau mendapat pekerjaan lain sebelum diangkat menjadi pegawai negeri sipil (PNS), dan ada juga yang diberhentikan karena tak pernah masuk bekerja atau karena alasan lain.
 
Pemerintah Kota Bekasi tentunya berharap dengan adanya pemberian honor dan tunjangan, yang total mereka terima dalam sebulan lebh kurang Rp 1 juta, juga diharapkan memiliki etos kerja yang baik sehingga membantu pemerintah Kota Bekasi dalam melaksanakan agenda pembangunan jangka pendek, menengah, maupun jangka panjang sesuai dengan kemampuan masing-masing TKK.
 
Pemerintah Kota Bekasi berkomitmen untuk menjaga kualitas TKK. Dengan kata lain, mereka tidak hanya hadir di kantor, tetapi memiliki kerja riil di masing-masing bidang tempat mereka ditugaskan. Sebaliknya TKK harus menunjukkan eksistensinya sebagai kelompok yang paling aktif dalam proses perbaikan pelayanan kepada masyarakat. Tidak sekadar mengisi  kuota TKK, tetapi punya komampuan lebih untuk dibagikan kepada masyarakat agar keberadaan mereka berdaya guna. Dengan begitu, TKK tidak lagi dipandang hanya sebagai pelengkap dari sebuah lembaga, tetapi lebih dari itu keberadaan mereka adalah wujud dari komitmen pemberdayaan masyarakat. REDAKSI 
TKK Terima Honor Bulanan
slide

slide

slide

slide

slide

slide

slide

slide

slide

slide

TERJEMAHKAN




gmail sign inwww.gmail.comgmail sign ingmail logincreate gmail account