slide
Minggu, 23 November 2014
 
fb tw tw
23/05/2013 20:44:13 WIB

Tata Kelola Keuangan yang Baik, Dongkrak Pendapatan Daerah

gb

Kota Bekasi - Wakil Walikota Bekasi, H Ahmad Syaikhu berharap bahwa penataan  pengelolaan keuangan yang baik mampu mendongkrak pendapatan daerah di Kota Bekasi.  Seperti yang diamanahkan Walikota Bekasi, Dr H Rahmat Effendi, bahwa Pemerintah Kota Bekasi perlu melakukan terobosan-terobosan dalam hal pengelolaan pendapatan daerah.  

“Contohnya yang telah dirapkan oleh Pemerintah Kota Padang terkait validasi tata kelola keuangan pendapatan yang  telah dilakukan mereka. Kota Padang mampu melakukan terobosan dan mempermudah akses penerimaan pendapatan daerah. Contohnya dengan cara online”, katanya.
 
“Dari angka 150 miliar terdongkrak hingga angka 200 miliar dengan terobosan yang dilakukan Kota Padang tesebut”, katanya saat membuka rapat koordinasi Surat Ketetapan Pajak (SKP) dan Surat Ketetapan Retribusi (SKR),  bagi para pejabat pengelola keuangan dan akuntansi di SKPD Kota Bekasi, Kamis, (23/5) di Ruang Rapat Walikota Bekasi. 
 
 Oleh karena itu, katanya, penertiban SKP dan SKR merupakan langkah yang dilakukan pemerintah Kota Bekasi, menjawab permasalahan serta menghadapi tantangan mencapai keberhasilan dalam mewujudkan laporan keuangan pemerintah Kota Bekasi dengan Opini Tanpa Pengecualian (WTP).
 
“Bukan sesuatu yang mustahil apabila kita bersama secara tekun melaksanakan tata kelola kauangan daerah secara baik dan benar sehingga mampu mendongkrak pendapatan deerah karena Kota Bekasi memiliki potensi pendapatan yang besar.   Dan akhirnya bersama-sama mewujudkan visi misi Kota Bekasi menuju Masyakarat Bekasi yang Maju Sejahtera dan Ihsan”, kata Wakil Walikota Bekasi, H Ahmad Syaikhu. 
 
Kota Bekasi merupakan bagian dari kawasan kota megapolitan Jabodetabekjur yang memiliki potensi daerah yang besar. Dengan Pendapatan tahun 2012 sebesar Rp 2,6 Triliun dengan PAD sebesar Rp 649 miliar lebih. Sehingga, dikatakannya, ada surat kabar nasional menyebutkan, Kota Bekasi dinobatkan sebagai kota/kabupaten terkaya urutan ke-19 di Indonesia. 
 
“Jadi sudah seharusnya, tata kelola administrasi pendapatan membutuhkan penanganan yang lebih besar lagi untuk lebih tertib dan efisien”, katanya.
 
Sementara,, menurut Kepala Bidang Akuntansi BPKAD Kota Bekasi, Chardiman, selain sebagai pelaksanan dari Permendagri No 13 tahun 2016 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah, rakor kali ini juga merupakan tindak lanjut dari sorotan hasil pemeriksaan BPK RI pada laporan keuangan Kota Bekasi TA 2012.
 
Ia berharap dari rakor yang melibatkan 34 petugas pengelola neraca akuntansi SKPD, di peroleh kesamaan pemahaman mengenai langkah teknis prosedur penertiban SKP dan SKR yang lebih tertib dan  efisien dengan mengundang  praktisi ahli, Ahmad Jahidin dari BPKP Perwakilan Jawa Barat.
 
(goeng/aby/foto : goeng)
 
Tata Kelola Keuangan yang Baik, Dongkrak Pendapatan Daerah
slide

slide

slide

slide

slide

slide

slide

slide

slide

slide

TERJEMAHKAN




gmail sign inwww.gmail.comgmail sign ingmail logincreate gmail account