slide
slide
Jumat, 31 Oktober 2014
 
fb tw tw
31/12/2009 09:48:04 WIB

Pelanggaran UNDANG-UNDANG R.I. NOMOR 26 TAHUN 2007, TENTANG PENATAAN RUANG

Salam hormat, Mohon kiranya agar bapak dapat melakukan TINDAKAN TEGAS/ PENERTIBAN terhadap Pelanggaran UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 26 TAHUN 2007, TENTANG PENATAAN RUANG. Dimana banyak terjadi pelanggaran di lingkungan perumahan kami di PERUMAHAN HARAPAN BARU I, KOTABARU, BEKASI BARAT. Sebagaimana yang terjadi pada : Rumah tinggal di Jl. Durian Raya No.22, Perumahan Harapan Baru I, Kotabaru. Bekasi Barat ( IMB Rumah Tinggal type 45, yang berada pada zona area Peruntukan Rumah Tinggal ) yang SECARA SADAR DAN SENGAJA telah DIRUBAH FUNGSINYA UNTUK TUJUAN KOMERSIL DAN DIKONTRAKAN dengan harga tinggi oleh PEMILIK BANGUNAN tersebut menjadi Toko ( TOKO KACA & ALUMINIUM ) yg sangat mengganggu lingkungan perumahan karena sangat bising ( suara mesin pemotong besi ) sewaktu memproduksi kusen2, lemari2 alumunium dan lain sebagainya.. Begitu pula dengan JALUR HIJAU yang berada di ujung Jl..Durian Raya yang kini telah banyak berdiri bangunan tempat usaha yang tidak memiliki IMB ( bangunan liar ). Harap bapak segera melakukan tindakan penertiban, pembongkaran, penutupan atau penyegelan atau sangsi2 lain terhadap pelanggaran2 yang dilakukan oleh PEMILIK BANGUNAN tersebut sesuai dengan yang tercantum dalam BAB XI, Pasal 69, Pasal 70 dan Pasal 71. UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 26 TAHUN 2007, TENTANG PENATAAN RUANG.Terima kasih.

ditujukan ke: Dinas Penataaan dan Pengawasan Bangunan
dikirim oleh: Deasi Nugroho (ceicei@hotmail .com)
Telp:
IP: 110.137.202.220
Proxy: -
User Agent: Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; SIMBAR={223478D9-580B-41B5-9522-1C9A17CF36F1}; GTB6.3; .NET CLR 1.1.4322; yie8)

Jawaban dari Pemkot Bekasi

Berdasarkan Perda No. 61 Tahun 1999 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) disyaratkan IMB tidak akan dikeluarkan bila tidak sesuai dengan Rencana Umum Tata Ruang (RUTR) dan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR), berdasarkan Perda No. 4 Tahun 2000 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Tahun 2000-2010, serta Keputusan Walikota No. 06 Tahun 2003 tentang Rencana Detail Tata Ruang Kota/Kecamatan (RDTRK/K) Kecamatan Bekasi Barat dan Medan Satria Tahun 2002-2010, ditetapkan bahwa lokasi yang dilaporkan (Jl. Durian Raya) merupakan wilayah yang peruntukkannya untuk perumahan/permukiman. Sehingga jelas, bila terbukti penggunaannya tidak sesuai dengan peruntukkannya, maka pihak Dinas Penataan dan Pengawasan Bangunan berhak untuk melakukan tindakan tegas pada pemilik bangunan-bangunan tersebut, sesuai dengan mekanisme hukum yang berlaku, yakni: (a) Peringatan tertulis berturut-turut maksimal sampai 3 (tiga) kali dan jangka waktu setiap teguran lamanya 7 (tujuh) hari; (b) Apabila setelah tiga kali peringatan tetap belum mengindahkan, maka Walikota dapat memerintahkan kepada Dinas Penataan dan Pengawasan Bangunan untuk melakukan penyegelan atau pembongkaran bangunan tersebut. Demikian laporan dimaksud telah ditindaklanjuti oleh Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Wilayah Bekasi Barat untuk diproses lebih lanjut. Disampaikan terima kasih atas segala masukan dan informasi yang disampaikan oleh masyarakat, karena kemajuan pembangunan yang tercapai juga merupakan hasil akhir penataan kota yang direncanakan, sesuai kebijakan dan rencana tata ruang yang berlaku, tentunya dengan diikuti kepatuhan dan ketaatan masyarakat dalam mengikuti mekanisme yang berlaku.
slide

slide

slide

slide

slide

slide

slide

slide

slide

slide

slide

TERJEMAHKAN