slide
Sabtu, 25 Oktober 2014
 
fb tw tw
07/10/2011 01:58:18 WIB

DPRD Kota Tanggerang Studi Tentang Perda RT,RW dan LPM di Kota Bekasi

gb

Kota Bekasi – DPRD Kota Tangerang yang tergabung dalam Pansus III, Jum’at (18/3/2011) pagi WIB, melakukan kunjungan kerja di Kota Bekasi, guna mendapatkan informasi tentang Perda yang mengatur pembentukan RT, RW dan LPM. Kunjungan kerja 10 orang anggota Pansus III DPRD Kota Tangerang itu, diterima langsung Kepala Bagian Bina Pemerintahan (Bipem) Setda Kota Bekasi Drs Aceng Solahudin di Ruang Rapat Wakil Walikota Bekasi.


Ketua rombongan, Evi Abdullah dari Fraksi Demokrat DPRD Kota Tangerang mengatakan, “Kami belum memiliki perda tentang pedoman pembentukan RT, RW dan LPM. Baru hanya mengacu pada Permen Nomor 05 Tahun 2007 tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan,” ujarnya seraya menjelaskan maksud dan tujuan kedatangannya rombongan yang dipimpinnya.

Dalam upaya merumuskan Raperda tentang Pembentukan RT, RW dan LPM, diakuinya, pihaknya masih memiliki beberapa kendala. "Oleh karena itu, kami berharap, dalam kunjungan kerja ini, dapat mendapat masukan yang positif dari jajaran Pemkot Bekasi," harapnya.

Dalam kesempatan tersebut, banyak hal dipertanyakan angggota Pansus III DPRD Kota Tangerang kepada Kabag Bipem Drs Aceng Solahudin, mengingat Kota Bekasi sudah lebih dulu memiliki Peraturan Daerah (Perda) Kota Bekasi Nomor 04 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembentukan RT, RW dan LPM yang sudah berjalan.

Sementara itu, Kabag Bipem Drs Aceng memaparkan, bahwa pada tahun 2010 lalu, Pemkot Bekasi telah mengalokasikan dana dari APBD Kota Bekasi Tahun Anggaran 2010 sebesar Rp 10,5 miliar yang didasarkan kepada Peraturan Daerah (Perda) Kota Bekasi Nomor 01 Tahun 2010. Dana sebesar itu, dialokasikan untuk pemberian insentif bagi 6.619 RT dan 958 RW di Kota Bekasi, yang diberikan setiap bulannya, dimana besaran yang diterima oleh masing-masing RT sebesar Rp 100 ribu perbulan dan RW sebesar Rp 200 ribu perbulan.

“Tentu saja, kami berharap, dengan diberikannnya insentif tersebut, RT maupun RW dapat memiliki tanggung jawab serta dapat membantu pemerintah, menyangkut pelayanan kepada masyarakat. Sementara untuk tahun ini, insentif tersebut masih dalam proses pengajuan," paparnya.(tim web/cont:elyaz-humas)

DPRD Kota Tanggerang Studi Tentang Perda RT,RW dan LPM di Kota Bekasi
slide

slide

slide

slide

slide

slide

slide

slide

slide

slide

slide

TERJEMAHKAN