slide
 
31
Mar
2011

Perda BPHTB

Yth. Pemkot Bekasi Bagaimana kelanjutan perda mengenai BPHTB? Perlu diketahui hal tersebut menghambat proses jual beli yang kami lakukan dengan developer, hal ini dikarenakan pihak BPN tidak berani mengeluarkan sertifikat atas tanah dan bangunan, sementara pihak notaris juga tidak berani membuat akta jual beli, hanya disebabkan karena ketiadaan perda. Harap segera ditindaklanjuti mengenai perda ini. Bila memang masih lama terbit, harap membuat Surat Edaran atau pengumumam mengenai pembebasan BPHTB dan menginstruksikan pihak BPN maupun Notaris untuk memproses transaksi jual beli yang masuk. Mengingat BPHTB tidak boleh dipungut sebelum ada perda dan juga tidak boleh berlaku surut. Selain itu di sarankan untuk menerbitkan perda pada saat awal tahun anggaran, dan itu masih sangat lama, sementara kami di desak waktu untuk menyelesaikan transaksi jual beli kami agar segera berkekuatan hukum, kami tidak ingin tanah dan bangunan kami menjadi terkatung - katung dengan akad KPR dari bank sudah berjalan. Oleh karena itu terbitkan SE mengenai pentiadaan pungutan BPHTB sebelum perda keluar. Jangan hanya karena mengharap pemasukan daerah hingga merugikan rakyat di daerahnya. Karena tugas pemerintah sebenarnya dalah untuk melayani, bukan mempersulit. Saya harap dapat menerima respon secara resmi dengan kop surat (bisa kan lewat attachment email) dalam jangka waktu yang tidak terlalu lama.

ditujukan ke: Walikota
dikirim oleh: aryo (aryo.perwiraningprang@gmail.com)
Telp: 08
IP: 116.66.205.4
Proxy: 1.1 999-PROXY-06, 1.1 999-PROXY-07, 1.1 999-PROXY-08 - 10.254.28.150
User Agent: Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; en-US) AppleWebKit/532.5 (KHTML, like Gecko) Chrome/4.1.249.1064 Safari/532.5

Baca Juga: