slide
Sabtu, 25 Oktober 2014
 
fb tw tw
12/10/2011 19:05:31 WIB

Presiden Keluarkan Inpres No 14/2011 Beri Peran BNP2TKI

gb

 Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengeluarkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 14 Tahun 2011 tentang Percepatan Pelaksanaan Prioritas Pembangunan Nasional 2011. Hal ini antara lain berisi peran Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) dalam perlindungan TKI.

 "Inpres itu diterbitkan antara lain untuk memberi peran kepada BNP2TKI dalam meningkatkan pelayanan dan perlindungan TKI dari hulu sampai hilir dengan lebih baik," kata Deputi Kepala BNP2TKI Bidang Perlindungan Lisna Y. Poeloengan di Jakarta, Rabu (12/10).
 
Inpres yang terkait BNP2TKI terdiri atas dua hal yakni, pertama, penanganan masalah perlindungan TKI melalui pembangunan sistem layanan pengaduan secara online dengan target tersedianya sistem layanan pengaduan TKI di kantor pusat BNP2TKI dan 10 kantor Balai Pelayanan Penempatan dan Perlindungan TKI (BP3TKI).
 
Kedua, pengamanan keberangkatan untuk mencegah TKI nonprosedural dengan target tercapai 100 persen pemberangkatan TKI berdokumen resmi dan pembekalan bagi 750 TKI ilegal untuk berangkat ke luar negeri dengan dokumen resmi.
 
Lisna menuturkan, saat ini sistem layanan pengaduan TKI atau call center di kantor pusat BNP2TKI sudah dalam jaringan (online) dengan 10 BP3TKI tersebut. BNP2TKI memiliki 19 unit BP3TKI yang tersebar di berbagai kota provinsi.
 
"Dengan model seperti ini, diharapkan TKI lebih terlindungi dengan pelayanan akses pengaduan yang cepat, aman, dan berkeadilan. Untuk calon TKI, TKI atau keluarga TKI yang ada di daerah mereka bisa melaporkan atau mengadukan kasusnya ke BP3TKI," jelas Lisna.
 
Disebutkan, ke-10 BP3TKI yang sudah online dengan BNP2TKI adalah BP3TKI Pontianak, BP3TKI Tanjungpinang, BP3TKI Mataram, BP3TKI Semarang, BP3TKI Yogyakarta, BP3TKI Serang, BP3TKI Bandung, BP3TKI Jakarta, BP3TKI Medan, dan Unit Pelayanan Penempatan dan Perlindungan TKI (UP3TKI) Surabaya.
 
Lisna menambahkan, pelayanan pengaduan kasus TKI kini bisa dilakukan dengan cepat, aman, dan murah melalui nomor telepon bebas pulsa 08001000 selama 24 jam nonstop di kantor BNP2TKI. Pengaduan juga bisa bersifat langsung alias tatap muka. "Baik pengaduan telepon dan langsung akan didata setiap kasusnya secara online dan proses penanganannya juga melalui sistem online," katanya.
 
Menurutnya, Pusat pengaduan (call center) TKI berbasis online dan menggunakan sarana telepon bebas pulsa itu diluncurkan BNP2TKI pada 27 Juni 2011. 
 
Sumber : http://www.pikiran-rakyat.com/
Presiden Keluarkan Inpres No 14/2011 Beri Peran BNP2TKI
slide

slide

slide

slide

slide

slide

slide

slide

slide

slide

slide

TERJEMAHKAN