slide
Selasa, 2 September 2014
Kurs
  • #USD - 0 IDR
  • #SGD - 0 IDR
  • #HKD - 0 IDR
Bekasi Hari Ini weather Mostly Cloudy
31 °C
Bekasi Besok weather Hujan besar
24-28 °C
fb tw tw

Tugas Pokok, Fungsi dan Kewenangan


Tugas Pokok, Fungsi dan Kewenangan Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat


  Tugas Pokok, Fungsi  dan Tata Kerja serta Rincian Tugas Jabatan Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kota Bekasi ditetapkan berdasarkan Peraturan Walikota Bekasi Nomor 53 Tahun 2008. Tugas Pokok, fungsi dan tata kerja ini sebagai tindak lanjut dari Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah.Satuan Kerja Perangkat Daerah Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kota Bekasi sebagaimana ketentuan tersebut, terdiri dari :
1)Pimpinan adalah Kepala Badan;
2)Sekretariat
3)Pembantu Pimpinan, membawahi :
   Sub  Bagian Perencanaan;
   Sub. Bagian Umum dan Kepegawaian
   Sub. Bagian Keuangan
4)Pelaksana adalah Bidang, terdiri dari ;
   a.Bidang Kesatuan Bangsa, membawahi :
      Sub. Bidang Ideologi dan Wawasan kebangsaan;
      Sub. Bidang dan Pengembangan Kader dan Kepemimpinan
   b.Bidang Kewaspadaan Nasional, membawahi :
      Sub. Bidang Informasi dan Pencegahan Dini;
      Sub. Bidang Kewaspadaan Masyarakat;
   c.Bidang Ketahanan dan Perlindungan Masyarakat
      Sub. Bidang Perlindungan Masyarakat;
      Sub. Bidang Bina Kerukunan dan Ketahanan Masyarakat.
   d.Bidang Politik Dalam Negeri, membawahi :
      Sub. Bidang Pendataan dan Informasi;
      Sub. Bidang Hubungan Antar Lembaga Non Pemerintah.

1.Tugas dan Pokok
  Badan Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat mempunyai tugas pokok membantu Walikota dalam memimpin, mengendalikan dan mengkoordinsikan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah Daerah lingkup Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat yang meliputi Bidang Kesatuan Bangsa, Kewaspadaan Nasional, Ketahanan Perlindungan Masyarakat, Serta Politik Dalam Negeri.


2.Fungsi
     Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana tersebut di atas Badan Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat mempunyai fungsi :
a.Perumusan dan penetapan rencana strategi dan rencana kerja  Badan  sesuai dengan Visi dan    Misi daerah;
b.Penetapan pedoman dan petunjuk teknis penyelenggaraan urusan lingkup bidang Kesatuan Bangsa, Kewaspadaan Nasional,Ketahanan dan Perlindungan Masyarakat serta Politik Dalam Negeri;
c.Pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas kesekretariatan, Bidang – bidang dan kelompok jabatan fungsional;
d.Pembinaan administrasi perkantoran;
e.Pemberian pelayanan dan pembinaan kepada unsur terkait di bidang kesatuan dan perlindungan masyarakat, politik dalam negeri serta pelaksanaan hubungan kerjasama dengan SKPD, Lembaga/ Instsansi terkait dalam rangka kegiatan Badan;
f.Pembinaan dan Pengembangan karier pegawai Badan;
g.Melaksanakan tugas selaku pengguna anggaran/pengguna barang;
h.Menyusun dan penyampaian laporan keuangan Badan sesuai ketentuan yang berlaku;
i.Pemberian laporan pertanggungjawaban tugas Badan kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah dan laporan kinerja Badan sesuai ketentuan yang berlaku;
j.Penyelenggaraan tugas lain yang diberikan oleh Walikota;


Tugas dan Fungsi Unsur Pelaksana Badan

1.Bidang Kesatuan Bangsa  

Bidang Kesatuan Bangsa mempunyai tugas pokok membantu Kepala Badan dalam memimpin, mengendalikan, mengkoordinasikan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Badan yang meliputi idiologi dan wawasan kebangsaan serta pengembangan kader dan kepemimpinan.
Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana di maksud, Bidang Kesatuan Bangsa mempunyai fungsi
a.Penyusunan program kerja dan rencana kegiatan Bidang;
b.Perumusan kebijakan, petunjuk teknis serta rencana strategis sesuai lingkup bidang tugasnya;
c.Pelaksanaan anggaran kegiatan bidang selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK);
d.Perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan Badan yang meliputi Ideologi dan wawasan kebangsaan serta pengembangan kader dan kepemimpinan;
e.Pelaksanaan hubungan kerjasama pelaksanaan tugas dengan SKPD terkait;
f.Pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan dalam lingkup tugasnya;
g.Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya sesuai perintah Kepala Badan;
h.Penyiapan bahan laporan pelaksanaan tugas kepada Kepala Badan;

Bidang Kesatuan Bangsa, membawahkan:
a.Sub Bidang Ideologi dan Wawasan Kebangsaan; dan
b.Sub Bidang Pengembangan Kader dan Kepemimpinan.

 


2.Bidang Kewaspadaan Nasional
               Bidang Kewaspadaan Nasional  mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam memimpin, mengendalikan dan mengkoordinasikan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Badan yang meliputi informasi dan pencegahan dini serta Kewaspadaan Masyarakat.
Untuk menyelenggarakan tugas, Bidang Kewaspadaan Nasional Mempunyai Fungsi :
a.Menyusun Program Kerja dan rencana kegiatan bidang;
b.Perumusan kebijakan,petunjuk teknis serta rencana srategis sesuai lingkup bidang tugasnya;
c.Pelaksanaan anggaran kegiatan bidang selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK);
d.Perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Badan yang meliputi informasi dan pencegahan dini serta kewaspadaan masyarakat,yaitu :
Fasilitasi komunikasi intelijen daerah (Kominda) dan komunikasi, informasi serta edukasi dalam rangka pencengahan dini pada masyarakat.
Fasilitasi kewaspadaan orang asing dan lembaga asing berkordinasi dengan instansi terkait dan bekerjasama dengan intelejen daerah.
e. Pelaksanaan hubungan kerjasama pelaksanaan tugas dengan SKPD terkait;
f. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan dalam lingkup tugasnya;
g. Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya sesuai perintah Kepala  Badan;
h. Penyiapan bahan laporan pelaksanaan tugas kepada Kepala Badan;

Bidang Kewaspadaan Nasional, membawakan :
1.  Sub Bidang Informasi dan Pencegahan dini; dan
2.  Sub Bidang Kewaspadaan Masyarakat

3.Bidang Ketahanan dan Perlindungan Masyarakat
            Bidang Perlindungan Masyarakat mempunyai tugas pokok membantu Kepala Badan dalam memimpin, mengendalikan, dan mengkoordinasikan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Badan yang meliputi perlindungan masyarakat serta bina kerukunan dan ketahanan masyarakat.
Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana di maksud, Bidang Ketahanan dan Perlindungan Masyarakat mempunyai fungsi:
a.Penyusunan program kerja dan rencana kegiatan Bidang;
b.Perumusan kebijakan, petunjuk teknis serta rencana strategis sesuai lingkup bidangnya;
c.Pelaksanaan anggaran kegiatan bidang selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK);
d.Perumusan kebijkasanaan teknis dan pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan Badan yang meliputi perlindungan masyarakat serta bina kerukunan dan ketahanan masyarakat;
e.Pelaksanaan hubungan kerjasama pelaksanaan tugas dengan SKPD terkait;
f.Pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan dalam lingkup tugasnya;
g.Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya sesuai perintah Kepala Badan;
h.Penyiapan bahan laporan pelaksanaan tugas kepada Kepala Badan.

Bidang Ketahanan dan perlindungan Masyarakat membawahi:
a.Sub Bidang Perlindungan Masyarakat; dan
b.Sub Bidang Bina Kerukunan dan Ketahanan Masyarakat.

4.Bidang Politik Dalam Negeri
               Bidang Politik Dalam Negeri mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam memimpin, mengendalikan, dan mengkoordinasikan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Badan yang meliputi pendataan dan informasi serta hubungan antar lembaga non pemerintah.
Untuk menyelunggarakan tugas, Bidang Politik Dalam Negeri mempunyai fungsi :
a.Penyusunan program kerja dan rencana kegiatan Bidang;
b.Perumusan kebijakan, petunjuk teknis serta rencana strategis sesuai lingkup bidang tugasnya;
c.Pelaksanaan anggaran kegiatan bidang selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK);
d.Perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Badan yang meliputi pendataan dan informasi serta hubungan antar lembaga non pemerintah, yaitu :
Fasilitasi kegiatan organisasi sosial politik dan penyelenggaraan pemerintahan di masyarakat;
Fasilitasi, penetapan kebijakan dan pelaksanaan hubungan Pemerintah Daerah dengan organisasi sosial dan partai politik
e.Pelaksanaan hubungan kerja sama pelaksanaan tugas dengan SKPD terkait ;
f.Pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan dalam lingkup tugasnya ;
g.Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya sesuai perintah Kepala Badan ;
h.Penyiapan bahan laporan pelaksanaan tugas kepada Kepala Badan.


Bidang Politik Dalam Negeri, membawahi :
1.Sub Bidang Pendataan dan informasi, dan
2.Sub Bidang Hubungan Antar Lembaga dan Non Pemerintah    

 

Konten Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Lainnya:

Tugas Pokok, Fungsi dan Kewenangan
slide

slide

slide

slide

slide

slide

slide

slide

slide

slide

slide

TERJEMAHKAN




create gmail accountgmail sign inwww.gmail.comgmail sign in