slide
Selasa, 23 Desember 2014
 
fb tw tw

DASAR HUKUM PEMBENTUKAN BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU KOTA BEKASI


1.      Peraturan pemerintah nomor 38 tahun 2007 tentang pembagian urusan pemerintahan antara pemerintah, pemerintahan daerah provinsi, dan pemerintahan daerah kabupaten/kota

2.      Peraturan pemerintah nomor 41 tahun 2007 tentang  organisasi perangkat daerah   

3.      Inpres nomor 5 tahun 2004 tentang percepatan pemberantasan korupsi

4.   Permendagri nomor 24 tahun 2006 tentang pedoman penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu

5.      Permenpan nomor 20 tahun 2006 tentang standar pelayanan publik

6.    Permendagri nomor 20 tahun 2008 tentang pedoman organisasi dan tata kerja unit pelayanan perijinan terpadu

7.   Peraturan gubernur jawa barat nomor 34 tahun 2008 tentang rencana aksi daerah pemberantasan korupsi pemerintah provinsi jawa barat tahun 2008-2009

8.      Perda nomor 09 tahun 2008 tentang badan pelayanan perizinan terpadu

9.   Keputusan walikota bekasi nomor 356/kep.216-org/v/2008 tentang organisasi koordinasi, monitoring dan evaluasi (kormonev) pelaksanaan inpres nomor 5 tahun 2004 tentang percepatan pemberantasan korupsi pemerintah kota bekasi

10. Peraturan  daerah kota bekasi nomor  13 tahun 2007 tentang penyelenggaraan pelayanan publik di kota bekasi

11.  Peraturan walikota bekasi nomor  60 tahun 2009 tentang  perubahan atas peraturan walikota bekasi nomor 76 tahun 2008 tugas, fungsi dan tata kerja serta rincian tugas jabatan pada badan pelayanan perizinan terpadu kota bekasi

12. Peraturan walikota bekasi nomor 85 tahun 2008tentang grand design kebijakan pengembangan dan penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu dalam bentuk badan pelayanan perizinan terpadu.

13.  Keputusan walikota bekasi nomor 060/kep.287 a-org/viii/2008 tentang komitmen kepala daerah dan kepala satuan kerja perangkat  daerah badan pelayanan perizinan terpadu (bppt) di kota bekasi

14.  Peraturan  walikota bekasi nomor  18 tahun 2008 tentang standar  pelayanan perizinan dan non perizinan pada kota bekasi

15. Keputusan walikota bekasi nomor 060/kep.406-org/xii/2008 tentang prosedur tetap/standard operating procedure (sop) badan pelayanan perizinan terpadu (bppt) di kota bekasi

16.  Keputusan walikota bekasi nomor 060/kep.02-org/i/2009 tentang mekanisme pelayanan pengaduan pada badan pelayanan perizinan terpadu (bppt) di kota bekasi

17.  Keputusan walikota bekasi nomor 503/kep.23.a-bppt/ii/2009 tentang standar pelayanan perizinan terpadu kota bekasi

18.  Keputusan walikota bekasi nomor 025/kep.25-bppt/ii/2009 tentang penggunaan pakaian seragam khusus dan kartu tanda pengenal pada badan pelayanan perizinan terpadu (bppt) kota bekasi

19. Keputusan walikota bekasi nomor 060/kep.211a-org/vi/2011 tentang perubahan keputusan walikota bekasi no. 060/kep. 48- org/ii/2010 tentang  pelimpahan kewenangan penandatanganan perizinan dan non perizinan kepada kepala badan pelayanan perizinan terpadu (bppt) dan camat.

 


Konten Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Lainnya:

DASAR HUKUM PEMBENTUKAN BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU KOTA BEKASI
slide

slide

slide

slide

slide

slide

slide

slide

slide

slide

TERJEMAHKAN




gmail sign inwww.gmail.comgmail sign ingmail logincreate gmail account