slide
slide
Sabtu, 1 November 2014
 
fb tw tw

Tugas dan Fungsi Bagian Bina Pemerintahan


(1)  Bagian Bina Pemerintahan mempunyai tugas membantu Asisten I dalam memimpin, mengendalikan, dan mengkoordinasikan pelaksanaan sebagian urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah di bidang Pemerintahan yang meliputi bina otonomi Daerah, Pemerintahan umum, serta bina perangkat Daerah.

(2)    Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bagian Bina Pemerintahan mempunyai fungsi :

a.

perumusan dan penetapan rencana strategis dan rencana kerja Bagian sesuai dengan visi dan misi Daerah;

b.

perumusan dan penyampaian bahan penetapan kebijakan/petunjuk teknis oleh Walikota di lingkup tugasnya;

c.

pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas Kepala Sub Bagian dan Kelompok Jabatan Fungsional;

d.

pemberian pelayanan dan pembinaan kepada unsur terkait di lingkup tugasnya serta pelaksanaan hubungan kerja sama dengan SKPD, lembaga/instansi terkait dalam rangka penyelenggaraan kegiatan Bagian;

e.

pelaksanaan sebagian urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah yang meliputi otonomi Daerah, Pemerintahan umum, serta bina administrasi Kelurahan dan Kecamatan, yaitu :

 

1.    fasilitasi penyelenggaraan urusan Pemerintahan dan harmonisasi antar bidang urusan Pemerintahan, penetapan kebijakan dan pengolahan data penataan Daerah, fasilitasi pemilu, pilpres dan pilkada dan pelaksanaan tugas pejabat serta penyiapan bahan penetapan pedoman pengembangan dan pembinaan kapasitas Pemerintah Daerah;

 

2.    fasilitasi pelaksanaan dekonsentrasi dan tugas pembantuan, fasilitasi penyelenggaraan urusan Pemerintahan dan harmonisasi hubungan di wilayahnya, serta fasilitasi mitigasi/pencegahan bencana dan pelaksanaan urusan ketentraman, ketertiban umum dan linmas serta penegakan HAM; dan;

 

3.    fasilitasi penyelenggaraan administrasi Pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan,fasilitasi perbatasan Kecamatan dan Kelurahan serta pengembangan kapasitas dan evaluasi kinerja penyelenggaraan Pemerintahan di Kecamatan dan Kelurahan.

f.

pelaksanaan koordinasi dan hubungan kerja sama dengan Perangkat Daerah, Lembaga/Instansi, Bagian lainnya terkait dalam rangka penyelenggaraan kegiatan Bagian;

g.

pembinaan dan pengembangan karir pegawai lingkup Bagian;

h.
pembinaan, pengawasan dan pengendalian tugas bawahan;
i.

penyusunan dan penyampaian laporan keuangan Bagian sesuai ketentuan yang berlaku;

j.

pemberian laporan pertanggungjawaban tugas Bagian kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah dan Asisten terkait serta laporan kinerja Bagian sesuai ketentuan yang berlaku;

k.

penyelenggaraan tugas lain yang diberikan oleh Walikota.


(3)      Untuk menyelenggarakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2),            Bagian Bina Pemerintahan mempunyai rincian tugas :

a. Rincian tugas manajerial :

1.

memimpin, mengatur, membina dan mengendalikan tugas Bagian;

2.

menetapkan visi dan misi Bagian untuk mendukung visi dan misi Daerah serta kebijakan Walikota;

3.

menetapkan rencana strategis Bagian sesuai dengan rencana strategis Sekretariat Daerah untuk mendukung visi dan misi Daerah dan kebijakan Walikota;

4.

merumuskan dan menyampaikan bahan penetapan kebijakan/petunjuk teknis oleh Walikota di lingkup tugasnya;

5.

merumuskan dan menetapkan pedoman kerja sesuai lingkup tugasnya;

6.

menetapkan program kerja, skala prioritas rencana kegiatan dan kebutuhan anggaran sesuai dengan rencana strategis sebagai RKA Setda;

7.

menetapkan kebutuhan anggaran belanja tidak langsung, dan mengusulkan kebutuhan perlengkapan, sarana dan prasarana Bagian sesuai ketentuan yang berlaku;

8.

memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas sesuai ketentuan tata naskah dinas dalam kapasitas jabatannya termasuk naskah lainnya yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas baik internal maupun eksternal;

9.

mengkoordinir pengumpulan data pejabat yang wajib mengisi LHKPN pada Bagiannya;

10.

mengoreksi dan memaraf hasil penyusunan Analisa Jabatan, Informasi Jabatan, dan Standar Kompetensi Jabatan Stuktural;

11.

mengoreksi dan memaraf rancangan Prosedur Tetap / Standard Operating Procedure (SOP) dari Sub Bagian terkait;

12.

menyusun dan menyampaikan laporan realisasi anggaran Bagian sesuai ketentuan yang berlaku;

13.

melaksanakan koordinasi dengan Bagian Hubungan Masyarakat terkait dengan penyampaian informasi di lingkup tugasnya;

14.

menyampaikan pertimbangan teknis dan/atau administratif kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah dan Asisten terkait mengenai kebijakan-kebijakan strategis di lingkup tugasnya dalam penyelenggaraan kewenangan Pemerintah di Daerah;

15.

menyampaikan masukan, saran dan informasi serta langkah-langkah inovasi kepada Walikota melalui Asisten terkait, dalam upaya peningkatan kinerja pelayanan Bagian dan Sekretariat Daerah;

16.

mengidentifikasi permasalahan terkait lingkup tugasnya yang berkenaan dengan penyelenggaraan tugas Pemerintah Daerah serta memberikan alternatif pemecahan masalah;

17.

mengkoordinir, memantau dan mengendalikan kegiatan di lingkup tugasnya;

18.

melakukan koordinasi dengan jajaran Pemerintah baik setingkat Kabupaten/Kota, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Pusat maupun Instansi Vertikal dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan di Daerah sesuai lingkup tugasnya;

19.

mengarahkan, mendistribusikan, mengevaluasi dan mengawasi pelaksanaan tugas-tugas prioritas di lingkungan Bagian dalam rangka memberikan pelayanan prima sesuai kewenangan dalam bidang tugasnya;

20.

membina pengembangan karier dan kesejahteraan staf serta memberikan penghargaan dan/atau fasilitas mengikuti pendidikan dan pelatihan penjenjangan karier bagi staf/bawahan yang berprestasi dan/atau berpotensi;

21.

melaksanakan pengawasan melekat secara berjenjang terhadap pegawai di lingkup Bagian sesuai ketentuan yang berlaku;

22.

memberikan sanksi sesuai kewenangan tingkatan Eselonnya atas pelanggaran disiplin staf/bawahan sesuai ketentuan yang berlaku;

23.

menyampaikan laporan kinerja Bagian sesuai pedoman yang ditetapkan;

24.

merumuskan dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas secara administratif kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah setiap akhir tahun anggaran atau pada saat serah terima jabatan;

25.

melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan wewenang bidang tugasnya.

b. Rincian tugas teknis :

1.

melaksanakan fasilitasi penyelenggaraan urusan Pemerintahan dan harmonisasi antar bidang urusan Pemerintahan, penetapan kebijakan dan pengolahan data penataan Daerah, fasilitasi pemilu, pilpres dan pilkada dan pelaksanaan tugas pejabat serta penyiapan bahan penetapan pedoman pengembangan dan pembinaan kapasitas Pemerintah Daerah serta penyiapan bahan penetapan kebijakan Kota;

2.

melaksanakan fasilitasi pelaksanaan dekonsentrasi dan tugas pembantuan, fasilitasi penyelenggaraan urusan Pemerintahan dan harmonisasi hubungan di wilayahnya, serta fasilitasi mitigasi/pencegahan bencana dan pelaksanaan urusan ketentraman, ketertiban umum dan linmas serta penegakan HAM;

3.

melaksanakan fasilitasi penyelenggaraan administrasi Pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan, fasilitasi perbatasan Kecamatan dan Kelurahan serta pengembangan kapasitas dan evaluasi kinerja penyelenggaraan Pemerintahan di Kecamatan dan Kelurahan.

 (4)      Bagian Bina Pemerintahan, membawahkan :
            a.    Sub Bagian Bina Otonomi Daerah;
            b.    Sub Bagian Pemerintahan Umum; dan
            c.    Sub Bagian Bina Perangkat Daerah.
 

(1)      Sub Bagian Otonomi Daerah mempunyai tugas membantu Kepala Bagian melaksanakan kebijakan teknis dan kegiatan otonomi Daerah.

(2)      Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Bina Otonomi Daerah mempunyai fungsi :

a.

penyusunan program dan rencana kegiatan Sub Bagian;

b.

penyiapan bahan penyusunan dan perumusan kebijakan, petunjuk teknis serta rencana strategis sesuai lingkup tugasnya;

c.

fasilitasi penyelenggaraan urusan Pemerintahan dan harmonisasi antar bidang urusan Pemerintahan, penetapan kebijakan dan pengolahan data penataan Daerah, fasilitasi pemilu, pilpres dan pilkada dan pelaksanaan tugas pejabat serta penyiapan bahan penetapan pedoman pengembangan dan pembinaan kapasitas Pemerintah Daerah serta penyiapan bahan penetapan kebijakan Kota;

d.

pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan dalam lingkup tugasnya;

e.

pelaksanaan tugas kedinasan lainnya sesuai perintah Kepala Bagian;

f.

penyiapan dan penyusunan bahan laporan kegiatan Sub Bagian.

(3)      Untuk menyelenggarakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2), Sub Bagian Bina Otonomi Daerah mempunyai rincian tugas :

a. Rincian tugas manajerial :

1.

memimpin, mengatur, membina, dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan sesuai lingkup tugasnya;

2.

menyiapkan bahan penyusunan dan perumusan Visi Misi Bagian;

3.

menyiapkan bahan penyusunan dan perumusan rencana strategis sesuai lingkup tugasnya;

4.

menyiapkan bahan untuk perumusan kebijakan dan/atau petunjuk teknis pada lingkup tugasnya sebagai bahan penetapan kebijakan pimpinan;

5.

menyiapkan bahan untuk perumusan pedoman kerja di lingkup tugasnya sebagai bahan penetapan kebijakan pimpinan;

6.

menyiapkan bahan penyusunan dan perumusan program kerja dan rencana kegiatan pada lingkup tugasnya sesuai dengan rencana strategis dan kebijakan yang telah ditetapkan oleh Kepala Bagian menurut skala prioritas;

7.

menyiapkan bahan dan menyusun rencana anggaran kegiatan pada lingkup tugasnya untuk dirumuskan menjadi rencana anggaran kegiatan Bagian;

8.

menyiapkan bahan dan usulan rencana kebutuhan biaya kegiatan sesuai bidang tugasnya;

9.

menyiapkan konsep naskah dinas yang berkaitan kewenangan dalam ketentuan pedoman tata naskah dinas dan/atau atas instruksi/ disposisi pimpinan;

10.

mengkoordinir pengumpulan data pejabat yang wajib mengisi LHKPN pada Sub Bagiannya;

11.

menyiapkan bahan penyusunan Analisa Jabatan, Informasi Jabatan, dan Standar Kompetensi Jabatan Stuktural;

12.

menyiapkan bahan penyusunan rancangan Prosedur Tetap / Standard Operating Procedure (SOP) Sub Bagiannya;

13.

menyiapkan bahan koordinasi dengan Bagian Hubungan Masyarakat terkait dengan penyampaian informasi di lingkup tugasnya;

14.

memberikan pertimbangan teknis dan/atau administratif terkait kebijakan-kebijakan strategis sesuai lingkup tugasnya kepada pimpinan;

15.

memberikan saran dan pertimbangan kepada pimpinan;

16.

mengidentifikasi permasalahan berkaitan dengan penyelenggaraan kegiatan serta memberikan alternatif pemecahan masalah;

17.

melakukan koordinasi teknis dengan Kepala Bagian dalam pelaksanaan tugasnya;

18.

melakukan koordinasi dengan jajaran Pemerintah baik setingkat Kabupaten/Kota, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintahan Pusat maupun Instansi Vertikal dalam rangka penyelenggaraan tugas sesuai kebijakan Kepala Bagian;

19.

mengarahkan, mendistribusikan, memonitoring, mengevaluasi dan mengawasi pelaksanaan kegiatan secara teknis operasional dan fungsional pada lingkup tugasnya;

20.

membina, mengevaluasi dan memotivasi kinerja staf dalam upaya peningkatan produktivitas kerja;

21.

melaksanakan pengawasan melekat secara berjenjang terhadap pegawai di lingkup Sub Bagian sesuai ketentuan yang berlaku;

22.

memberikan sanksi sesuai kewenangan tingkatan eselonnya atas pelanggaran disiplin staf/bawahan sesuai ketentuan yang berlaku;

23.

menyiapkan bahan perumusan bahan laporan kinerja sesuai bidang tugasnya;

24.

merumuskan dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas secara administratif kepada Kepala Bagian setiap akhir tahun anggaran atau pada saat serah terima jabatan;

25.

melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan pimpinan sesuai wewenang bidang tugasnya.

b. Rincian tugas teknis :

1.

melaksanakan konsultasi, koordinasi, pemantauan, pembinaan dan evaluasi penyelenggaraan urusan Pemerintahan;

2.

memfasilitasi harmonisasi antar bidang urusan Pemerintahan dengan Pemerintah dan Pemerintah provinsi;

3.

menyampaikan LPPD kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur;

4.
melaksanakan pengolahan Database LPPD Kota;
5.

menyampaikan data dan informasi penataan Daerah pada provinsi dan Pemerintah;

6.

menyiapkan bahan penetapan kebijakan perubahan batas wilayah dan/atau nama dalam rangka penataan Daerah terkait dengan Daerah lain;

7.

melaksanakan koordinasi, supervisi, fasilitasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan pembentukan, pemekaran, penggabungan dan penghapusan Daerah terkait dengan Daerah lain;

8.
memfasilitasi pelaksanaan tugas Pejabat Negara;
9.

menyiapkan bahan penetapan kebijakan penyelenggaraan pemilu, pilpres dan pilkada merujuk kepada kebijakan umum nasional dan kebijakan teknis provinsi, berkoordinasi dengan Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan perlindungan Masyarakat;

10.

melaksanakan penyusunan LKPJ Kepala Daerah berkoordinasi dengan SKPD terkait;

11.

menyiapkan bahan penetapan pedoman dan melaksanakan pembinaan pengembangan kapasitas Pemerintah Daerah;

12.
menyiapkan bahan penetapan kebijakan Kota;
13.

menyiapkan bahan koordinasi dengan Bagian Hubungan Masyarakat terkait dengan penyampaian dilingkup tugasnya;

14.
memberikan saran dan pertimbangan kepada pimpinan.

(1)   Sub Bagian Pemerintahan Umum mempunyai tugas membantu Kepala Bagian melaksanakan kebijakan teknis dan kegiatan Pemerintahan Umum.

(2)   Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Pemerintahan Umum mempunyai fungsi :

a.

penyusunan program dan rencana kegiatan Sub Bagian;

b.

penyiapan bahan penyusunan dan perumusan kebijakan, petunjuk teknis serta rencana strategis sesuai lingkup tugasnya;

c.

fasilitasi pelaksanaan dekonsentrasi dan tugas pembantuan, fasilitasi penyelenggaraan urusan Pemerintahan dan harmonisasi hubungan di wilayahnya serta perbatasan Kecamatan dan Kelurahan, fasilitasi mitigasi/pencegahan bencana dan pelaksanaan urusan ketentraman, ketertiban umum dan linmas serta penegakan HAM;

d.

pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan dalam lingkup tugasnya;

e.

pelaksanaan tugas kedinasan lainnya sesuai perintah Kepala Bagian;

f.

penyiapan dan penyusunan bahan laporan kegiatan Sub Bagian.

(3)      Untuk menyelenggarakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2), Sub Bagian Pemerintahan Umum mempunyai rincian tugas :

a. Rincian tugas manajerial :

1.

memimpin, mengatur, membina, dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan sesuai lingkup tugasnya;

2.

menyiapkan bahan penyusunan dan perumusan Visi dan Misi Bagian;

3.
Tugas dan Fungsi Bagian Bina Pemerintahan
slide

slide

slide

slide

slide

slide

slide

slide

slide

slide

slide

TERJEMAHKAN