DPRD Kabupaten Probolinggo melakukan study Banding terkait Koordinasi tentang Kota Layak Anak
"DPRD Kabupaten Probolinggo Melakukan Kunjungan Kerja Ke Pemerintah Kota Bekasi dalam rangka Koordinasi terkait kota layak anak di Ruang Pressroom, Gd. 10 Lantai Kantor Wali Kota Bekasi, Selasa (10/04)"
Wakil Ketua DPRD Kabupaten Probolinggo, Moch yasni mengatakan tujuan kedatangannya dan menjelaskan mengenai Kabupaten Probolinggo.Tujuan pertama adalah ingin bersilaturahmi dengan Wali Kota Bekasi, dan tujuan ke dua adalah "berkoodinasi/melakukan study banding terkait kota layak anak"
Selanjutnya Staf Ahli Wali Kota Bidang Ekonomi,Pembangunan dan kemasyaratan Drs Junaedi menyambut kedatangan rombongan di temani sekretaris DPPPA Kota Bekasi, Rita Hartati selaku kabid Perlindungan Hak Anak Kota bekasi.
Junaedi mengatakan dirinya mewakili Wali Kota Bekasi yang berhalangan hadir, karena padatnya jadwal beliau dan sedikit menjelaskan mengenai Kota Bekasi. “Kota Bekasi merupakan Kota Bhinneka (banyak suku), kami menjalin hubungan baik dengan beberapa kelompok salah satunya keluarga Minang yang ada di Kota Bekasi, karena kami yakin mereka salah satu rakyat yang harus dilayani oleh kami”
“APBD Kota Bekasi tahun 2017 Mencapai 5.1 Trilyun dengan PAD Kota Bekasi sekitar 2,446 Trilyun, selanjutnya Jumlah anggota DPRD Kota Bekasi 50 Orang dengan 8 Fraksi, Untuk Proses APBD sebenarnya menggunakan acuan yg sama dengan Kota maupun Kabupaten lainnya, yaitu menggunakan PERMENDAGRI no. 33 tahun 2017”
Tambahan Jaya Eko Sekretaris DPPPA Kota Bekasi menyampaikan permohonan maaf atas berhalangan hadir kepala dinas DPPPA Kota Bekasi, visi kota bekasi kota maju sejahtera dan ihsan, untuk tahun pertama tahun tentang reformasi birokrasi adalah penempatan pegawai berdasarkan kompetensi menetapkan pegawai sesuai bidangnya,tahun kedua tentang pelayanan Publik tahun ketiga infrastruktur kota bekasi membangun drainase,membangun stadion bekasi patriot candrabaga serta kantor dinas gedung 10 lt dan juga RS kota bekasi serta RS khusus penanganan jantung , tahun ke empat tahun investasi dulu BPPT menjadi DPMPTSP (Badan Penanaman Modal Pelayana Atap Satu Pintu) dan yang terakhir tentang makanan ada khas Kota Bekasi makanan gabus pucung.Dinas pemberdayaan perempuan dulunya gabung dengan Keluarga berencana namun dengan adanya PP 18 tahun 2016 berubah menjadi DPPPA (Dinas Perlindungan dan Pemberdayaan Perempuan), antara DPRD dan Pemkot Bekasi sudah sangat bagus,Visi DPPA Kota Bekasi gender dan Perlindungan Anak,terorganisasi menjadi satu kepala dinas satu sekretasi dinas dan tiga kepala suku dinas.Setelah perda keluar sudah menyempatkan suatu tenaga kerja kontrak 20 orang berhubungan dengan RT/RW bertugas mengetahui deteksi dini mengenai permasalahan di masyarakat.pungkasnya"
"Rita Hartati menjelaskan setiap kelahiran langsung masuk ke link sistem data ke Disdukcapil,forum anak selalu diberikan peran disetiap Musrenbang,sosialisasi melalui media cetak maupun elektronik kita bersinergi untuk senantiasa apa itu kota layak anak supaya terpublikasikan oleh media,selanjutnya tidak ada pernikahan pada usia anak,lembaga konsultasi keluarga dan semua anak ada yang mengasuh tidak ada anak terlantar, ada SOP untuk setiap pengaduan maka segera hadir untuk menyelesaikannya dan langsung berkoordinasi dengan dinas sosial,banyak program2 yang dilakukan oleh dinas sosial.Berkurangnya permasalahan tersebut dipacu aktifnya masyarakat dalam pemberdayaan perlindungan Anak.
"Moch yasni selaku wakil ketua DPRD Kabupaten Probolinggo Mewakili rombongan menyampaikan pertanyaan kepada DPPPA Kota Bekasi sudah menceritakan banyak tentang DPPPA Kota Bekasi, disana DPPPA Kabupaten Probolinggo masih jadi satu kepala dinas, dengan ini membuat Rombongan DPRD Kabupaten Probolinggo mengasih paparan agar ditindak lanjuti supaya bisa naik ke atas media,yg ingin ditanyakan dibekasi, apakah tidak ada anak terlantar ? Dan Hambatan apa saja yang ada di kota Bekasi dalam rangka untuk pemberdayaan anak terutama untuk menghadapi anak2 dan upaya apa saja yang dilakukan oleh dinas terkait ?"
Rita hartati menyampaikan Di Kota Bekasi masih banyak anak-anak dijalanan di iploitasi dipekerjakan oleh orang tua mana kala ada data laporan masih ada anak jalanan,satpol PP bersinergi dan ditindaklanjuti oleh dinas sosial,setiap menemukan hal tersebut kita benahi , kementrian merevisi UU perkawinan usia anak tersebut menjadi pertentangan dalam indikator kota layak anak.imbuhnya"
Moch yasni selaku wakil ketua DPRD Kabupaten Probolinggo mengatakan masih belum memiliki perda terkait dengan hubungan anggaran sebagai dengan ada kota layak anak bukan berarti tidak ada masalah tapi mengurangi permasalahn semoga bisa segera diadakan perda terimakasih atas arahannya.
Acara dilanjutkan dengan dialog interaktif antara DPRD Kabupaten Agam dengan Pemerintah Kota Bekasi, tukar menukar cinderamata, dan Foto Bersama (DV)
