KOTA BEKASI - Anggota DPRD Kota Surakarta melakukan kunjungan kerja (kungker) ke Pemerintah Kota Bekasi. Kunker tersebut dilakukan rangka Study Komparasi Pembahasan KUA PPAS Tahun Anggaran 2019.
Rombongan 25 anggota DPRD Kota Surakarta dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Kota Surakarta, Teguh Prakoso, Kamis (13/9).
"Tujuan Kami kesini untuk membahas KUA PPAS TA 2019 karena kami sudah menyelesaikan perubahan. Tetapi masih menunggu keputusan Presiden menyangkut misi KUA dari nilai rupiah yang tidak sesuai, karena dollar yang terus berubah dan pertumbuhan ekonomi 2019 seperti pajak," kata Teguh Prakoso.
Sementara Kepala Bagian Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan Sekretariat DPRD Kota Bekasi, Suratmi menyambut baik kungker dari DPRD Kota Surakarta.
"Selamat datang di Kota Bekasi, terima kasih karena telah memilih Kota Bekasi menjadi tujuan, berkenaan dengan pembahasan KUA PPAS TA 2019, kebetulan kami telah menyiapkan beberapa narasumber dari Bappeda dan Bapenda untuk berbagi " Kata Suratmi memberikan sambutan.
Di hadapan para tamu dari DPRD Kota Surakarta, Suratmi menjelaskan sejarah Kota Bekasi mulai dari pemekaran, luas wilayah, serta predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) selama tiga tahun berturut-turut.
Kota Bekasi baru berusia 21 tahun sejak dibentuk pada 10 Maret dari tahun 1977 silam saat terjadinya pemekaran dari Kabupaten Bekasi. Luas wilayah Kota Bekasi 210,49 Km², dengan jumlah penduduk sebanyak 2,8 juta jiwa.
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sebanyak Rp5,374 triliun dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebanyak Rp.2,44 triliun pada tahun 2017. Kota Bekasi terdiri dari 12 Kecamatan dan 56 Kelurahan, dan 56 anggota DPRD.
"Berkaitan dengan KUA PPAS kami sedang mengajukan, karena kemarin kami mengikuti PIlkada serentak menunggu pelantikan di Gubernur. Baru setelahnya ada penugasan mengenai KUA PPAS, alhamdulilah Kota Bekasi mendapat tiga tahun berturut-turut. untuk Bapemperda ada penugasan pansus 27 membahas pajak daerah," Suratmi.
Menyambut tamu dari Surakarta, pada kesempatan tersebeut Suratmi memberikan informasi bersama Kepala Dinas Arsip, Abdul Iman, Kabid Anggaran BPKAD Imam Yahdi, Kasie Bappeda Dede, Kabid DPPPA Min Amairah dan Kasubag Perundang-undangan bagian hukum Gomoz. (*/dro)
