Kota Bekasi - DPRD Kabupaten Kotawaringin Timur melakukan Kunjungan Kerja ke Pemerintah Kota Bekasi dalam rangka terkait pengelolaan infrastruktur perumahan & drainase provinsi Jawa Barat.
Acara dimulai dengan sambutan dari Ketua DPRD dan Pemimpin Rombongan, Banidin S.A sekaligus mengenalkan jajarannya yg berjumlah 23 Orang di ruang Press Room Humas SETDA Kota Bekasi (4/10).
Beliau mengatakan "Kami ingin mendapatkan informasi terkait pengelolaan infrastruktur & draninase provinsi Jawa barat Khususnya Kota Bekasi karena letaknya yg dekat dengan Ibu Kota Negara (Jakarta) dan oleh sebab itu kami pandang perlu untuk memperoleh informasi yang nantinya bisa kita terapkan dengan kebutuhan di Kabupaten kami".
Selanjutnya, Staf Ahli Walikota Bidang Keuangan dan Pembangunan, Cucu M.Syamsudin memberikan sambutan selamat datang dan memperkenalkan Kota Bekasi serta menjelaskan pejabat yg mendampinginya yakni Kepala Seksi Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan (DISPERKIMTAN) Lutfi Hanifah,dan Kepala Seksi Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Rosalina Theresa.
Menurut Cucu M.Syamsudin, "Di Kota Bekasi ada DISPERKIMTAN dan PUPR yang mengurusi persoalaan infrastruktur dan drainase, karena disini (Kota Bekasi) pekerjaan PUPR terlalu banyak akhirnya dibagi ke DISPERKIMTAN menurut peraturan pemerintah 18".
“di kota bekasi ada istilah banjir 5 tahunan yang akan terjadi, kita (Pemkot) mengatasi nya dengan membuat pompa air dan tendon di titik banjir agar banjir dapat di atasi secara baik” tutupnya.
Acara dilanjutkan dengan dialog tanya jawab antara pemerintah Kota bekasi dengan Kab. Kotawaringin Timur.
Lutfi Hanifah menjelaskan bahwa secara RJMD, Walikota Bekasi memiliki kepedulian luar biasa terhadap Infrastruktur dan sarana prasarana kota implementasinya adalah tahun 2016 anggaran yang dipakai dinas PUPR mencapai Rp.700 Milyar lebih sementara tahun 2017 merupakan tahun Prestasi dan perekonomian daerah.
Tujuannya agar masyarakat Kota Bekasi bisa merasakan perubahan yg signifikan di Infrastruktur Kota Bekasi contohnya dengan penataan kawasan kumuh dengan menggunakan Program Rencana Pembangunan Kawasan Permukiman Prioritas (RPKPP).
“Dan juga untuk meningkatkan pelayanan sanitasi melalui program Prosanti (Sanitasi Berbasis Teknologi Informasi) yang didukung dengan peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia dan Ketersediaan Infrastruktur” tutupnya.
Rosalina Theresa menambahkan Untuk permasalahan sedimentasi dan penyempitan di crossing toll dan saluran air, saat ini kawasan Kota Bekasi belum mempunyai system drainase yang memadai sehingga perlu dibentuknya system drainase kota/kawasan yang terpadu dengan system yang terhirarki dengan baik.
“Yakni dengan mengutus Tim Pematusan Kota Polder E_buffer Tim alat berat yang mengerjakan dua program Pembangunan saluran Drainase/ gorong-gorong dan Program pengendalian Banjir” pungkasnya.
Acara pun diakhiri dengan foto bersama dan tukar menukar cinderamata antara pemerintah Kota Bekasi dengan Kab. Kotawaringin Timur(Dro).
