KOTA BEKASI - pemerintah Kota Bekasi menargetkan pada tahun 2019 tidak ada lagi kawasan kumuh. Sekretaris Disperkimtan Imas Asiah mengungkapkan, Kota Bekasi kami mempunyai program untuk mengurangi kawasan itu dengan Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU).
"Program ini merupakan upaya strategis Direktorat Pengembangan Kawasan Permukiman (PKP), Direktorat Jenderal (Ditjen) Cipta Karya, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) dalam rangka meningkatkan peran masyarakat dan memperkuat peran pemerintah dalam percepatan penanganan kawasan kumuh," jelasnya.
Program KOTAKU menggunakan sinergi platform kolaborasi antara pemerintah pusat, Pemda dan pemangku kepentingan lainnya di kabupaten/kota, serta pembangunan infrastruktur berbasis masyarakat guna mempercepat penanganan kumuh perkotaan dan Gerakan 100-0-100.
Dengan program ini diharapkan dapat dilakukan perwujudan permukiman yang layak huni, produktif dan berkelanjutan. Secara umum, pembangunan permukiman perkotaan menghadapi permasalahan rendahnya kualitas dan kuantitas infrastruktur permukiman yang berakibat pada rendahnya kualitas hidup penghuninya.
Imas mengakui, permukiman kumuh masih menjadi tantangan bagi Pemerintah Kota Bekasi. Pasalnha, permasalahan ini ternyata merupakan salah satu pilar penyangga perekonomian kota. Mengingat sifat pekerjaan dan skala pencapaian, diperlukan kolaborasi beberapa pihak antara pemerintah mulai tingkat pusat sampai dengan tingkat kelurahan, swasta, bahkan pihak terkait lainnya.
"Kami diminta komitmen untuk menangani kawasan permukiman kumuh di perkotaan dengan mewujudkan kota tanpa permukiman kumuh," lanjutnya.
Ia menjelaskan, jumlah kawasan kumuh di Kota Bekasi sudah berkurang tahun ini jika dibandingkan dengan tahun 2016 lalu. Pada 2016, dari 12 kecamatan dan 56 kelurahan yang ada di Kota Bekasi, 430 hektare di antaranya belum tertata alias Kumuh. Sehingga, dari 430 hektare sudah berkurang kawasan kumuh mencapai 193.5 hektare atau 45 persen, dan tahun ini masih ada sekitar 55 persen atau setara dengan 236.5 hektare kawasan kumuh lagi.
"Jadi kita target 2019 bisa berkurang sekitar 80 persen," sambung Imas. (*)
