
Kota Bekasi, Rombongan Komisi C DPRD Kabupaten Seram Timur mengadakan kunjungan kerja ke Pemerintah Kota Bekasi bertempat di Press Room Humas Setda Kota Bekasi pada Selasa (25/7).
Kunjungan Kerja ini di pimpin oleh ketua Komisi C bapak Arobi Kelian didampingi oleh rombongan yang beranggotakan 8 orang DPRD Komisi C dan diterima oleh Staf Ahli Bidang Ekonomi Pembangunan dan Kemasyarakatan Dr. H. Moh. Ridwan, MM didampingi oleh Kepala Bagian Humas Setda Kota Bekasi Edy Dadiyo, MM, Wadir RSUD Kota Bekasi Tri Sulistyaningsih dan Sekretaris Dispora Titin serta Dinas LH Mulyono.
Kunker ini diawali dengan sambutan dari Ketua Komisi C bapak Arobi Kelian dengan menuturkan sistem pemerintahan daerah Kabupaten Serang Bagian Timur serta mengutarakan tujuannya datang ke Pemerintah Kota Bekasi untuk melakukan studi banding.
Staf Ahli Wali Kota Bidang Ekonomi, Pembangunan dan Kemasyarakat menuturkan bahwa perkembangan infrastruktur di Kota Bekasi, PPBD online dan penghargaan yang pernah di terima oleh Kota Bekasi serta program kartu sehat yang sedang dalam proses
.
Kemudian dilanjutkan oleh Wakil Direktur RSUD Tri Sulistyaningsih mengatakan Sejarah pertama kalinya adalah SKTM (Surat keterangan tidak Mampu) seiring dengan perkembangan Bapak Walikota bekasi memperbolehkan semua masyarakatnya mendapatkan Kartu Sehat asal dalam pelayanan dibagi-bagi baik itu keluarga yang tidak mampu maupun mampu.
“Karena Kartu Sehat berbasis NIK , bapak walikota berpesan kepada masyarakat yg datang ke rumah sakit harus dilayani dan diterima , dan untuk administrasi belakangan diurusnya” ujarnya
“Pelayanan 86 yang kami gunakan hampir sama dengan pelayanan polisi yaitu menyediakan posko di setiap rumah sakit, untuk melayani jika ada warga tidak memiliki kartu sehat langsung segera dibuatkan ,di Kota Bekasi sendiri banyak pengguna BPJS yang tidak bisa diterima bisa diganti dengan menggunakan kartu sehat” imbuhnya
Kegiatan ini ditutup dengan penyerahan cinderamata oleh Pemerintah Kota Bekasi kepada Ketua Komisi C Kabupaten Seram Bagian Timur kemudian dialog dan diskusi terkait pelayanan masyarakat, pelayanan kesehatan dan insfrastruktur yang ada. (dro)