Hadir dalam acara tersebut Staf Ahli Walikota Bidang Ekonomi, Pembangunan, dan Kemasyarakatan Drs.Junaedi, Staf Ahli Walikota Bidang Pemerintahan Ferry Lumbangaol SH,MH , dan Kabid. Data pengembangan Informasi & Teknologi , Administrasi perizinan dan Pengaduan DPMPTSP Robert Siahgian (Selasa, 12-12-2017 di ruang Pressroom Humas Setda Kota Bekasi).
Dalam Sambutannya Ketua Rombongan dan Wakil ketua DPRD Kota Cirebon, Lili menjelaskan maksud kedatangan ingin berdiskusi dan bertukar pikiran tentang masalah perizinan karena Kota Cirebon sedang mengalami perkembangan menuju Kota yang lebih baik,
“Kami juga sering melakukan kunjungan kerja ke kota-kota lain selain Kota Bekasi demi kemajuan Kota Cirebon, sedikit menjelaskan bahwa Kota Cirebon semenjak dibukanya tol Cipali aktivitas penduduknya meningkat drastis terutama siang hari karena banyak penduduk luar Kota Cirebon yang mencari nafkah di Kota Cirebon.
Begitu juga dalam masalah perizinan yang makin banyak. Oleh karena itu kami meminta masukan dalam menyelesaikan hal tersebut”, katanya.
Junaedi menyambut kedatangan DPRD Cirebon dengan berterima kasih karena telah menunjuk Kota Bekasi sebagai tujuan berdiskusi mengenai masalah Perizinan.
Dalam sambutannya beliau menjelaskan bahwa Kota Bekasi lebih muda usianya dibandingkan Kota Cirebon dan belum lagi perbedaan luas wilayahnya, Kota Bekasi tidak seluas Kota Cirebon akan tetapi yang membuat Kota Bekasi maju adalah berdampingan dengan Ibukota,
“Kota Bekasi lebih muda dibandingkan dengan Kota Cirebon belum lagi luas wilayahnya, berkembang pesat karena berdampingan dengan ibu Kota dilihat dalam APBD 2017 Kota Bekasi mencapai 6 Trilyun berkaitan PAD mencapai 2.3 Trilyun”
“Dengan adanya Tol Cipali Kota Cirebon pasti mengalami perubahan yang pesat, kita juga disini untuk saling berdiskusi mengenai masalah perizinan. Di Kota Bekasi sudah memiliki 42 perizinan, baru 8 yang sudah online, berbeda dengan kota Bandung yang perizinannya sudah online semua”
“Adanya pergeseran online kita dituntut pelayanan yang lebih cepat tepat dan tidak beresiko, ke depannya kita berharap di Kota Bekasi aman dan nyaman untuk masyarakatnya. Dan kita juga harus lebih berhati-hati dengan yang namanya saber pungli karena pengawasan yang ketat oleh walikota yang berpesan jangan sampai terjadi hal-hal yang tidak diinginkan di Kota Bekasi”
Robert Siahgian Dari DPMPT-SP menjelaskan sejarah singkat Kota Bekasi dan Pelayanan yang sudah dilakukan,
“Moto Kota Bekasi pelayanan yang cepat tepat dan transparan, karena Kota Bekasi merupakan salah satu kota tujuan Investasi melihat dari latar belakang tersebut dari 2009 memulai dari unit satu atap, kemudian di tahun 2012 berubah BPPT, dan tahun 2016 berubah menjadi DPMPTSP yang mana terdiri dari satu kepala dinas, satu sekretaris, dan 5 bidang.“
“Ada dua indikator yang menjadi tujuan DPMPTSP, yang pertama adalah meningkatkan investasi dan yang kedua mencapai kualitas pelayanan perijinan, untuk yang pertama dilihat dari RPJMD sedangkan yang ke dua dilihat dari kepuasan masyarakat”
“Jujur kita mengalami perubahan, banyak sekali kendala dan hambatan dengan penduduk 2,6 juta jiwa akan tetapi dengan adanya online dari SIUP , SIpA , dan IMB permasalahan izin dirasakan menurun, sehingga masyarakat mulai terbuka karena bisa melihat sudah sampai mana prosesnya berjalan”
“Kami juga sudah bekerja sama dengan Bank BNI, sehingga proses pembayaran bisa melalui Bank BNI, sehingga masyarakat bisa membayar kapan saja dan apabila sudah ditransaksikan, kami akan mencetak izinnya tersebut”.
“DPMPTSP di Kota Bekasi memiliki 2 bidang penanaman modal yaitu Bidang penamaman modal dan bidang pengendalian Modal, berbeda dengan kota lain kami memilih mengganti bidang perencanaan menjadi pengendalian karena di Kota Bekasi banyak perusahaan tidak melaporkan perizinannya”
“Rencana kedepannya adalah membuat mall perizinan di Kota Bekasi, dengan bekerja sama dengan mall yang ada di Kota bekasi membuat 1 lantai berisi perizinan seperti notaris, samsat, dst. Sehingga investor harus dipermudah jika ingin berinvestasi di Kota Bekasi”. (Dro)
