Wilayah Bekasi tercatat sebagai daerah yang banyak memberi infirmasi tentang keberadaan Tatar Sunda pada masa lampau. Diantaranya dengan ditemukannya empat prasasti yang dikenal dengan nama Prasasti Kebantenan. Keempat prasasti ini merupakan keputusan (piteket) dari Sri Baduga Maharaja (Prabu Siliwangi, Jayadewa 1482-1521 M) yang ditulis dalam lima lembar lempeng tembaga. Sejak abad ke 5 Masehi pada masa Kerajaan Tarumanagara abad kea 8 Kerajaan Galuh, dan Kerajaan Pajajaran pada abad ke 14, Bekasi menjadi wilayah kekuasaan karena merupakan salah satu daerah strategis, yakni sebagai penghubung antara pelabuhan Sunda Kelapa (Jakarta).

Sejarah Tahun 1949 sampai Terbentuknya Kota Bekasi
Sejarah setelah tahun 1949, ditandai dengan aksi unjuk rasa sekitar 40.000 rakyat Bekasi pada tanggal 17 Februari 1950 di alum-alun Bekasi. Hadir pada acara tersebut Bapak Mu’min sebagai Residen Militer Daerah V. Inti dari unjuk rasa tersebut adalah penyampaian pernyataan sikap sebagai berikut :

Selanjutnya berdasarkan hasil pemilihan terhitung mulai tanggal 23 Pebruari 1998 Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Bekasi definitif dijabat oleh Bapak Drs. H Nonon Sonthanie (1998-2003). Setelah pemilihan umum berlangsung terpilihlah Walikota dan Wakil Walikota Bekasi yaitu : Akhmad Zurfaih dan Moechtar Muhammad (perode 2003 - 2008).

Melalui Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor : 01 Tahun 1998 disahkanlah lambang daerah Kota Bekasi. Lambang tersebut berbentuk perisai dengan warna dasar hijau muda dan biru langit yang berarti harapan masa depan dan keluasan wawasan serta jernih pikiran. Sesanti " KOTA PATRIOT " artinya adalah semangat pengabdian dalam perjuangan bangsa.

a. Bambu runcing berujung lima yang berdiri tegak mempunyai dua makna :

• Melambangkan hubungan vertikal Mahluk dengan Khaliknya (Manusia dengan Tuhannya) yang mencerminkan masyarakat Bekasi yang religius.

• Melambangkan semangat patriotisme rakyat Bekasi dalam merebut dan mempertahankan kemerdekaan Bangsa dan Negara yang tidak kenal menyerah sehingga Bekasi menyandang predikat sebagai Kota Patriot.

b. Perisai segi lima melambangkan ketahanan fisik dan mental masyarakat Bekasi dalam menghadapi segala macam ancaman, gangguan, halangan dan tantangan yang datang dari manapun juga terhadap kelangsungan hidup Bangsa dan Negara Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila.

c. Segi empat melambangkan Prasasti Perjuangan Kerawang Bekasi.

d. Pilar Batas Wilayah.

e. Padi dan Buah-buahan melambangkan jumlah Kecamatan dan Kelurahan / Desa pada saat membentuk Kota Bekasi.

• Buah-buahan berjumlah 7 (tujuh) besar dan 1 (satu) kecil melambangkan 7 Kecamatan ; Pondok Gede, Jati Asih, Bantar Gebang, Bekasi Timur, Bekasi Selatan, Bekasi Barat dan Bekasi Utara serta 1 Kecamatan Pembantu ; Jati Sampurna.
• Padi berjumlah 50 (lima puluh) butir melambangkan 50 kelurahan /desa.
• Biru Langit : Keluasan wawasan dan kejernihan pikiran serta menunjukkan zone Industri.
• Putih : Kesucian perjuangan.
• Hijau Muda: Harapan masa depan serta menunjukkan daerah Pertanian dan Hortikultura
• Hitam : Ketegaran patriot sejati.

f. Tali simpul berjumlah 10 (sepuluh) yang mengikat ujung tingkai padi dan buah-buahan melambangkan tanggal hari jadi,3 buah anak tangga penyangga bambu runcing melambangkan bulan Hari jadi Kota Bekasi.

g. Dua baris Gelombang Laut atau Riak Air melambangkan dinamika Masyarakat dan Pemerintah Daerah yang tidak pernah berhenti membangun Daerah dan Bangsanya. 

Download  >>PETA ADMINISTRASI WILAYAH KOTA BEKASI

Download >> PETA CITRA BEKASI

Visi

“Bekasi Maju, Sejahtera dan Ihsan”

Visi ini dijelaskan sebagai berikut :

“Bekasi Maju” menggambarkan pembangunan Kota Bekasi dan kehidupan warga yang dinamis, inovatif dan kreatif yang didukung ketersediaan prasarana dan sarana sebagai bentuk perwujudan kota yang maju.

“Bekasi Sejahtera” menggambarkan derajat kehidupan warga Kota Bekasi yang meningkat dengan terpenuhinya kebutuhan dasar pendidikan, kesehatan, terbukanya kesempatan kerja dan berusaha, serta lingkungan fisik, social dan religious sebagai bentuk perwujudan masyarakat yang sejahtera.

“Bekasi Ihsan” menggambarkan situasi terpelihara dan menguatnya nilai, sikap dan perilaku untuk berbuat baik dalam lingkup individu, keluarga dan masyarakat Kota Bekasi. Kedisiplinan, ketertiban social, keteladanan dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan tumbuh seiring dengan meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik untuk mewujudkan kehidupan yang beradab

Misi

1. Menyelenggarakan tata kelelola kepemerintahan yang baik

Misi ini bermakna bahwa tata kelola kepemerintahan dalam mewujudkan Visi Kota Bekasi dilakukan melalui fungsi pengaturan, pelayanan, pemberdayaan masyarakat, dan pembangunan, menempatkan aparat ur sebagai pamong praja yang menjunjung tinggi integritas terhadap amanah, tugas, dan tanggungjawab, berdasarkan 10 (sepuluh) prinsip Good Governance, yakni: ( 1) Partisipasi masyarakat; (2) Tegaknya supremasi hukum; (3) Transparansi; (4) Kesetaraan; (5) Daya tanqqap kepada stakeholders; (6) Berorientasi pada visi; (7) Akuntabilitas: (8) Pengawasan; (9) Efektivitas dan efisiensi: (10) Profesionalisme.

Pendekatan yang dilakukan untuk aktualisasi misi ini melalui penataan sistem, peningkatan kinerja dan penguatan integritas aparatur.

2. . Membangun Prasarana dan sarana yang serasi  dengan dinamika dan pertumbuhan kota

Misi ini bermakna bahwa pembangunan prasarana diarahkan untuk terpenuhinya kelengkapan dasar fisik lingkungan kota bagi kehidupan yang layak, sehat, aman, dan nyaman; terpenuhinya sarana perkotaan untuk mendukung penyelenggaraan dan pengembangan kehidupan sosial, budaya, dan ekonomi; dan terpenuhinya kelengkapan penunjang (utilitas) untuk pelayanan warga kota. Misi ini juga mengarahkan pembangunan prasarana dan sarana yang meningkat dan serasi, untuk memenuhi kehidupan warga kota yang dinamis, inovatif, dan kreatif, denqan memperhatikan prinsip pengelolaan, pengendalian, dan pelestarian lingkungan hidup, dalam mewujudkan kota yang maju, tumbuh dan berkembang secara berkelanjutan.

3. Meningkatkan kehidupan sosial masyarakat melalui layanan pendidikan, kesehatan, dan layanan sosial lainnya.

Misi ini bermakna bahwa layanan pendidikan, kesehatan, dan layanan sosial lainnya diarahkan untuk meningkatkan derajat kehidupan sosial masyarakat, seiring dengan terbangunnya kehidupan keluarga sejahtera, terkelolanya persoalan dan dampak sosial perkotaan, meningkatnya partisipasi perempuan dan peran serta pemuda dalam pembangunan, aktivitas olahraga pendidikan, rekreasi. dan prestasi. serta aktualisasi budaya daerah sebagai fungsi sosial, normatif, dan apresiatif.

4. Meningkatkan perekonomian melalui pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah, peningkatan investasi, dan penciptaan iklim usaha yang kondusif.

Misi ini bermakna bahwa upaya untuk meningkatkan perkonomian ditempuh melalui peningkatan kapasitas dan perluasan sektor usaha bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKMJ, pengembangan industri kreatif, peningkatan daya tarik investasi, dan penciptaan iklim usaha yang kondusif, yang bermuara pada pembentukan lapangan kerja baru dan kesempatan berusaha, terbentuknya daya saing perekonomian kota, dan laju pertumbuhan ekonomi yang meningkat.

5. Mewujudkan kehidupan masyarakat yang aman, tertib, tenteram dan damai.

Misi ini bermakna bahwa dinamika pembangunan dan kehidupan warga Kota Bekasi harus diimbangi dengan upaya pengendalian terhadap potensi kerawanan sosial, gangguan ketertiban, penegakan perda, penanggulangan bencana, kesatuan dan ketahanan bangsa, kerukunan hidup dan umat beragama, serta meningkatnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan pembangunan.

Luas Wilayah dan Letak Geografis
Kota Bekasi memiliki luas wilayah sekitar 210,49 km2, dengan batas wilayah Kota Bekasi adalah:
• Sebelah Utara : Kabupaten Bekasi
• Sebelah Selatan : Kabupaten Bogor dan Kota Depok
• Sebelah Barat : Provinsi DKI Jakarta
• Sebelah Timur : Kabupaten Bekasi
Letak geografis : 106o48’28’’ – 107o27’29’’ Bujur Timur dan 6o10’6’’ – 6o30’6’’ Lintang Selatan.

Topografi
Kondisi Topografi kota Bekasi dengan kemiringan antara 0 – 2 % dan terletak pada ketinggian antara 11 m – 81 m di atas permukaan air laut.
• Ketinggian >25 m : Kecamatan Medan Satria, Bekasi Utara, Bekasi Selatan, Bekasi Timur dan Pondok Gede
• Ketinggian 25 – 100 m : Kecamatan Bantargebang, Pondok Melati, Jatiasih

Wilayah dengan ketinggian dan kemiringan rendah yang menyebabkan daerah tersebut banyak genangan, terutama pada saat musim hujan yaitu: di Kecamatan Jatiasih, Bekasi Timur, Rawalumbu, Bekasi Selatan, Bekasi Barat, dan Kecamatan Pondok Melati.

Geologi dan Jenis Tanah
Struktur geologi wilayah Kota Bekasi didominasi oleh pleistocene volcanik facies namun terdapat dua kecamatan yang memiliki karakteristik struktur lainnya yaitu:
• Bekasi Utara : Struktur Aluvium
• Bekasi Timur : Struktur Miocene Sedimentary Facies
Di Bekasi Selatan terdapat sumur gas JNG-A (106o 55’ 8,687” BT; 06o 20’54,051”) dan Sumur JNGB (106o 55’ 21,155” BT; 06o 21’ 10,498”)

Hidrologi dan klimatologi
Kondisi hidrologi Kota Bekasi dibedakan menjadi dua:

1. Air permukaan, mencakup kondisi air hujan yang mengalir ke sungai-sungai.

Wilayah Kota Bekasi dialiri 3 (tiga) sungai utama yaitu Sungai Cakung, Sungai Bekasi dan Sungai Sunter, beserta anak-anak sungainya. Sungai Bekasi mempunyai hulu di Sungai Cikeas yang berasal dari gunung pada ketinggian kurang lebih 1.500 meter dari permukaan air.

Air permukaan yang terdapat di wilayah Kota Bekasi meliputi sungai/kali Bekasi dan beberapa sungai/kali kecil serta saluran irigasi Tarum Barat yang selain digunakan untuk mengairi sawah juga merupakan sumber air baku bagi kebutuhan air minum wilayah Bekasi (kota dan kabupaten) dan wilayah DKI Jakarta. Kondisi air permukaan kali Bekasi saat ini tercemar oleh limbah industri yang terdapat di bagian selatan wilayah Kota Bekasi (industri di wilayah Kabupaten Bogor).

2. Air tanah

Kondisi air tanah di wilayah Kota Bekasi sebagian cukup potensial untuk digunakan sebagai sumber air bersih terutama di wilayah selatan Kota Bekasi, tetapi untuk daerah yang berada di sekitar TPA Bantargebang kondisi air tanahnya kemungkinan besar sudah tercemar.

Wilayah Kota Bekasi secara umum tergolong pada iklim kering dengan tingkat kelembaban yang rendah. Kondisi lingkungan sehari-hari sangat panas. Hal ini terlebih dipengaruhi oleh tata guna lahan yang meningkat terutama industri/perdagangan dan permukiman. Temperatur harian diperkirakan berkisar antara 24 – 33° C.

Permukiman

Jumlah Penduduk Kota Bekasi saat ini lebih dari 2,2 juta jiwa yang tersebar di 12 kecamatan, yaitu Kecamatan Pondok Gede, Jati Sampurna, Jati Asih, Bantar Gebang, Bekasi Timur, Rawa Lumbu, Bekasi Selatan, Bekasi Barat, Medan Satria, Bekasi Utara, Mustika Jaya, Pondok Melati.

Bandara Soekarno-Hatta

Dari Bandara Soekarno Hatta Jakarta menuju arah Tol Dalam Kota dan masuk Tol Cikampek. Terdapat dua pintu keluar tol, yaitu Tol Bekasi Barat dan Tol Bekasi Timur. Jarak dekat menuju kantor Walikota Bekasi adalah dengan keluar tol Bekasi Barat. Alternatif lainnya adalah menggunakan Angkutan Umum Bus Damri rute Bandara – Bekasi. Pool terminal bus Damri berada di parkiran mall Giant – depan pintu keluar Tol Bekasi Barat. Jarak tempuh Bandara – Kota Bekasi: ±2,5 jam.

Stasiun Kereta Api Gambir – Jakarta

KRL ekonomi AC berangkat dari Stasiun KA Jakarta Kota ke Bekasi via Stasiun Gambir.

Gayabaru Malam Selatan
Tarif Jakarta Kota – Bekasi : Ekonomi – Rp. 26.000
Jadwal Kereta : KA 144 Berangkat: 12.00 (Jakartakota), Datang: 12.47 (Bekasi)

Serayu
Tarif Jakartakota – Bekasi : Ekonomi – Rp. 19.000
Jadwal Kereta : KA 170 Berangkat: 08.25 (Jakartakota) , Datang: 09.06 (Bekasi)
KA 172 Berangkat: 20.20 (Jakartakota) , Datang: 21.03 (Bekasi)

Terminal Bis Kota Bekasi

Letak terminal berada di tengah kota, berada di
Jln Cut Meutia Kel. Margahayu,
Bekasi Timur
Bekasi 17113.

Kemacetan sering terjadi di sekitar jalan terminal, terutama saat perayaan hari besar dan jam kerja.
 

(Sumber : Bappeda Kota Bekasi)

NAMA:  

Dr. H. RAHMAT EFFENDI

TEMPAT TANGGAL LAHIR:

BEKASI, 3 PEBRUARI 1964

ALAMAT:          

JL. RAYA PEKAYON INDAH BLOK DD NO 37 – 39

PEKAYON JAYA – BEKASI SELATAN

RIWAYAT PENDIDIKAN: 

SD NEGERI TAHUN 1979

SMP TAHUN 1982

SMA TAHUN 1985

SARJANA S1 TAHUN 2000

SARJANA S2 TAHUN 2006

SARJANA S3 TAHUN 2010

PENGALAMAN ORGANISASI :      

KETUA LKMD PEKAYON JAYA

KETUA PK GOLKAR BEKASI SELATAN

KETUA DPD MKGR KOTA BEKASI

KETUA DPD AMPI KOTA BEKASI

WASEKJEN DPD MKGR

PENGURUS KONI KOTA BEKASI

KETUA PERBASI KOTA BEKASI

PENGURUS DAERAH PSSI JAWA BARAT

ANGGOTA RAPI KOTA BEKASI

PENASEHAT ORARI KOTA BEKASI (YG1BKS)

DEWAN PENASEHAT PEKAT INDONESIA BERSATU BEKASI

PENGALAMAN PEKERJAAN           :          

ASSISTEN WAREHOUSING PT HALLIBURTON INDONESIA

LOGISTIC SUPERVISOR PT HALLIBURTON INDONESIA

DIREKTUR PT RAMPITA ADITAMA RIZKI

ANGGOTA DPRD KOTA BEKASI 1999 – 2004

KETUA DPRD KOTA BEKASI 2004 – 2008

JABATAN SEKARANG :   

WALIKOTA BEKASI

KETUA DPP PARTAI GOLONGAN KARYA

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah mengatur bahwa DPRD  dan Kepala Daerah mempunyai kedudukan yang setara dan bersifat kemitraan. Dalam kedudukan kerja yang setaraf antara Eksekutif dan Legislatif tersebut, Sekretariat DPRD menempati posisi sebagai unsur Pemerintah Daerah yang bertugas memfasilitasi kinerja DPRD dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi yang meliputinya. Adapun tugas pokok dan fungsi DPRD adalah : 

a.    Bidang Legislasi, bersama Walikota  menyusun Raperda menjadi Perda,
b.    Bidang Anggaran, bersama Walikota  menyusun RAPBD menjadi APBD, dan 
c.  Bidang Pengawasan Pelaksanaan Perda, APBD, Perundang-undangan dan Kebijakan Walikota  

Dengan adanya tugas pokok dan fungsi dimaksud diatas, menunjukan bahwa DPRD adalah bagian dari penyelenggara Pemerintahan Daerah. Dalam posisi tersebut, Sekretariat DPRD berfungsi sebagai jembatan  penghubung kerja antara DPRD dengan Pemerintah Daerah. Sehingga, dengan kata lain Sekretariat DPRD kedudukannya berdiri di atas dua telapak kaki, disatu pihak adalah unsur eksekutif sebagai SKPD dan dilain pihak sebagai fasilitator tugas-tugas legislatif serta bertanggungjawab secara operasional kepada Pimpinan DPRD. 

  Proses pembangunan daerah harus melibatkan para pelaku pembangunan dan dilaksanakan secara akuntabel serta diarahkan untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan di berbagai bidang. Sejalan dengan itu, maka pengertian kata Kreatif, Inovatif dan Partisiptif adalah: 
Kreatif :
           ” Terwujudnya cara berfikir kreatif yang mampu memahami serta        dapat memberikan masukkan dengan beragam alternatif, yang mampu mencerminkan bahwa dimasa datang tugas pokok, dan fungsi Sekretraiat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bekasi tidak dimaknai secara sempit yaitu hanya secara administratif / ketatausahaan (Clerical Work) akan tetapi diarahkan pada dukungan, pemberimasukan dan mitra terkait pelaksanaan tugas fungsi legislasi, fungsi penganggaran dan fungsi pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Derah baik dari aspek teknis maupun akademis”. 
Inovatif :
      ” Sekretariat DPRD sebagai sumber inovasi lembaga legislatif mengoptimalkan peran public relationnya, melalui sikap proaktif dalam berkomunikasi dan berkoordinasi serta bersinergi dengan stakeholder guna mewujudkan keharmonisan, mengembangkan penerapan praktis nilai dan konteks ilmu pengetahuan yang baru, atau cara baru ke dalam Program/kegiatan untuk mendukung sinergitas eksekutif dan legislatif sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah ”
Partisipatif :
              “ Merepresentasikan manajemen sekretariat DPRD yang mendorong SDM untuk turut serta secara aktif melaksanakan semua keputusan dan kegiatan-kegiatan yang telah ditetapkan. Selain itu Sekretariat DPRDharus bisa berkerjasama dengan Anggota DPRD Kota Bekasi. Bertukar ide didalam pemecahan masalah dan pembuatan keputusan. Dalam hal ini komunikasi dua arah ditingkatkan untuk meningkatkan kemampuan dalam melaksanakan tugas dan fungsi Sekretariat DPRD.

Sekretariat DPRD sebagai unsur Pemerintah Kota Bekasi terus menata diri agar kinerja DPRD Kota Bekasi dapat berjalan secara optimal. Pada tahun 2011, seiring dengan pelaksanaanPeraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 04 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 04 Tahun 2008 Tentang Sekretariat Daerah Dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bekasi, Sekretariat DPRD Kota Bekasi telah dikembangkan strukturnya dari menjadi empat bagian dengan sepuluh sub bagian.

Pada tahun 2009 di DPRD Kota Bekasi juga terjadi masa transisi keanggotaan dari anggota DPRD periode 2004-2009 ke anggota DPRD 2009-2014 hasil Pemilihan Umum tahun 2009. Selain hal tersebut, juga terjadi dua perubahan Undang-Undang yang berpengaruh secara langsung terhadap kinerja DPRD Kota Bekasi, yaitu Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratn Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratn Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5043). Secara umum, kinerja DPRD Kota Bekasi sampai dengan bulan September 2015 dapat berjalan optimal.

Untuk melaksanakan kegiatan Sekretariat DPRD Kota Bekasi pada tahun anggaran 2011, DPRD Kota Bekasi didukung oleh kondisi Pegawai dengan Jumlah seluruhnya =  78 orang,   dengan rincian sebagai berikut   :

1. STATUS KEPEGAWAIAN :

• PNS                    =       91   orang
• TKK                    =       95  orang

2. PEMANGKU JABATAN STRUKTURAL

• Sekretaris DPRD (Esselon II)        =         1      orang
• Kepala Bagian (Esselon III)           =         4      orang 
• Kepala Sub Bagian (Esselon IV)    =       10      orang

3. JABATAN FUNGSIONAL   =    Tidak Ada

Alamat Sekretariat DPRD Kota Bekasi :

Jl. Chairi Anwar No. 112 Bekasi. Telp : 021-88355761 / Fax :  021-88355762

Kantor Inspektorat Kota Bekasi

Jl. Rawa Tembaga I No. 1  Bekasi,  Jawa Barat, Kode Pos  17141

No. Telp./Fax. (021) 88969205, (021) 88969204

Website : http://bekasikota.go.id/read/137/inspektorat-kota

Email : inspektorat@bekasikota.go.id

Twitter : @itkobekasi

Facebook : http://www.facebook.com/inspektorat.bekasikota

Alamat Kantor Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi 

Daftar Pejabat Struktural di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi (Update Maret 2017)

Eselon II [Download.Pdf]

Eselon III [Download.Pdf]

Eselon IV [Download.Pdf]

Asisten Pemerintahan (Asisten I)

Drs. DINAR FAIZAL BADAR Pembina Tk.I Asisten Pemerintahan (Asisten I) II.B Garut, 15-01-1971 (IV/b) Sekretariat Daerah Kota Bekasi 19710115 199003 1 002

BERDASARKAN PERATURAN DAERAH KOTA BEKASI

NOMOR 4 TAHUN 2008

TENTANG

SEKRETARIAT DAERAH DAN

SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BEKASI

BAGIAN BINA PEMERINTAHAN YANG DALAM KEDUDUKANNYA BERADA DIBAWAH

ASISTEN PEMERINTAHAN DAN BERTANGGUNGJAWAB LANGSUNG KEPADA

SEKRETARIAT DAERAH KOTA BEKASI

Bagian Hukum Merupakan Salah Satu  Bagian Yang Ada di Pemerintah Bekasi di Bawah Asisten Pemerintahan Setda Kota Bekasi. Bagian Hukum Terdiri Dari Tiga (3) Sub Bagian, antara lain :

1.  Sub Bagian Bantuan Hukum

2.  Sub Bagian Perundang-Undangan

3.  Sub Bagian Sistem Jaringan Dokumentasi dan Informasi

Bagian Organisasi

Bagian Organisasi

PROFIL

               Sekretariat Daerah Kota Bekasi dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 04 Tahun 2008 tentang Pembentukan Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Pemerintah Kota Bekasi, yang berkedudukan sebagai unsur Perangkat Daerah yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Walikota dan dipimpin oleh Sekretaris Daerah selaku Kepala Satuan Kerja.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No.41 Tahun 2007 dan Permendgari No.5 Tahun 2007

              Pemerintah Kota Bekasi membentuk kelembagaan baru salah satunya Bagian Pertanahan yang berada dilingkup Sekretaris Daerah  Kota Bekasi, sehingga dinamakan Bagian Pertanahan Setda kota Bekasi. Berdasarkan Struktur Organisasi Bagian Pertanahan Setda Kota Bekasi mempunyai tiga Sub,Bagian, diantaranya :

1. Sub. Bagian Inventarisasi;
2. Sub. Bagian Administrasi;
3. Sub. Bagian Penyelesaian Masalah.

Asisten Perekonomian, Pembangunan & Kesejahteraan Masyarakat (Asisten II)

BAGIAN BINA EKONOMI, PEMBANGUNAN DAN BINA KETAHANAN PANGAN 

SETDA KOTA BEKASI

Tugas Pokok dan Fungsi Pada Bagian Ekbang,TP antara lain :

A.  Sub Bagian Bina Perekonomian mempunyai fungsi sebagai berikut :

Berdasarkan Bab II Pasal 19 ayat (2) Peraturan Walikota Bekasi Nomor 49 Tahun 2008

1.   Penyusunan Program dan rencana kegiatan Sub Bagian

2.   Penyiapan bahan penyusunan dan perumusan kebijakan,petunjuk teknis serta rencana strategis sesuai  lingkup tugasnya

3.   Fasilitasi perumusan penyusunan kebijakan,monitoring dan evaluasi kegiatan administrasi pembinaan Usaha ekonomi  serta pengembangan perekonomian daerah dan penyusunan laporan bulanan  Kegiatan pengembangan perekonomian se-Kota Bekasi

4.   Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan dalam lingkup tugasnya

5.   Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya sesuai perintah kepala bagian

6.   Penyiapan dan penyusunan bahan laporan kegiatan Sub Bagian.

B.   Sub Bagian Bina Pembangunan mempunyai fungsi:

Berdasarkan Bab II Pasal 20 ayat (2) Peraturan Walikota Bekasi

1.   Penyusunan program dan rencana kegiatan Sub Bagian 

2.   Penyiapan bahan penyusunan dan perumusan kebijakan,petunjuk teknis serta rencana strategis sesuai  lingkup tugasnya.

3.   Fasilitasi penyusunan kebijakan teknis,monitoring dan evaluasi pelaksanaan serta pengendalian Program peningkatan dan pengembangan fisik dan non fisik di daerah

4.   Pelaksanaan monitoring dan efaluasi pelaksanaan kegiatan dalam lingkup tugasnya

5.   Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya sesuai perintah Kepala Bagian

6.   Penyiapan dan penyusunan bahan laporan kegiatan Sub Bagian. 
 

C.  Sub Bagian Bina Ketahanan Pangan mempunyai fungsi:

Berdasarkan Bab II Pasal 21 ayat (2) Peraturan Walikota Bekasi

1.   Penyusunan program dan rencana kegiatan Sub Bagian

2.   Penyiapan bahan penyusunan dan perumusan kebijakan,petujuk teknis serta rencana  strategis sesuai lingkup tugasnya

3.   Fasilitasi peningkatan ketahanan pangan masyarakat serta cadangan pangan masyarakat,identifikasi pangan pokokmasyarakat,kelompok rawan pangan dan infra struktur distribusi pangan serta keragaman konsumsi pangan masyarakat,pemantauan serta upaya pencegahan,pengendalian dan penanggulangan masalah pangan.

4.   Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan dalam liingkup tugasnya.

5.   Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya sesuai perintah Kepala Bagian

6.   Penyiapan dan penyusunan bahan laporan kegiatan Sub Bagian.
  

             
                                       Bagian Bina Ekonomi & Pembangunan dan Bina Ketahanan Pangan

TUGAS POKOK DAN FUNGSI BAGIAN BINA KESEJAHTERAAN SOSIAL

a. Program

• Merumuskan kebijakan bidang Kesejahteraan Sosial, Keagamaan, Kependidikan dan Kepemudaan.
• Menyiapkan bahan, pedoman dan petunjuk teknis pelaksanaan administrasi peningkatan dan pengembangan bidang Kesejahteraan Sosial, Keagamaan, Kependidikan dan Kepemudaan.
• Merumuskan dan menyiapkan rencana kerja pembinaan bidang Kesejahteraan Sosial, Keagamaan, Kependidikan dan Kepemudaan.
• Melaksanakan pembinaan dalam bidang Kesejahteraan Sosial, Keagamaan, Kependidikan dan Kepemudaan.

b. Kegiatan

• Menginventarisir dan merumuskan kebijakan bidang Kesejahteraan Sosial, Keagamaan, Kependidikan dan Kepemudaan bersama Dinas/Instansi terkait.
• Menyiapkan bahan konsep kebijakan pemberian bantuan kepada Organisasi Sosial, Korban Bencana, Kependidikan, Keagamaan dan Kepemudaan.
• Mengkoordinasikan kegiatan bidang Kesejahteraan Sosial, Keagamaan, Kependidikan dan Kepemudaan bersama Dinas/Instansi terkait.
• Mengkoordinasikan pelaksanaan penanggulangan anak, narkoba, HIV/AIDS, penyakit menular dan penyandang masalah sosial.
• Pembinaan peningkatan partisipasi dan tanggung jawab masyarakat dalam bidang kesejahteraan sosial, keagamaan, kependidikan dan kepemudaan.
• Melakukan pembinaan Usaha Kesehatan Sekolah (UKS) dan peningkatan kualitas kesehatan dan derajat harapan hidup masyarakat.
• Melakukan pembinaan lembaga Komisi Penanggulangan AIDS (KPA) Kota Bekasi.
• Mengkoordinasikan kegiatan keluarga berencana, transmigrasi, bantuan korban bencana, kesehatan dan pemberdayaan perempuan.
• Mengkoordinasikan pembinaan kualitas pengamalan beragama dan kerukunan antar umat beragama.
• Mengkoordinasikan peningkatan kualitas sarana prasarana keagamaan dan kependidikan.
• Mengkoordinasikan dan menyelenggarakan kegiatan hari besar nasional, hari jadi Kota Bekasi, Hari Besar Islam, MTQ, urusan haji dan hari kepemudaan.
• Mengkoordinasikan pelaksanaan penuntasan wajib belajar 9 tahun.
• Mengkoordinasikan peningkatan kualitas lulusan anak usia sekolah dan putus sekolah.
• Mengkoordinasikan pemberdayaan organisasi sosial kemasyarakatan, keagamaan dan kepemudaan.
• Mengkoordinasikan dan memfasilitasi penyelenggaraan pembinaan dan kegiatan kepemudaan.
• Menyelenggarakan manajemen system informasi bidang sosial, keagamaan, kependidikan dan kepemudaan.

::: BEKASI MAJU, SEJAHTERA DAN IHSAN :::

Selamat Datang pada Bagian Kerjasama dan Investasi Kota Bekasi

Bagian KSI yang lahir 1 tahun yang lalu tepatnya bulan Juni 2011 kini telah menjadi bagian terpenting dari Pemerintah Kota Bekasi yang mempunyai Visi dan Misi, Kota Bekasi yang Cerdas, Sehat dan Ihsan. Di Kota Bekasi telah tumbuh dan berkembang berbagai bentuk peran serta masyarakat dalam mendukung upaya Pemerintah Kota Bekasi mensukseskan visi misi tersebut, hal ini ditandai dengan berbagai dukungan masyarakat, pengusaha dan stakeholder lainnya berupa peran serta dalam penataan ruang, kebijakan publik dan menjaga keberlangsungan nilai nilai budaya yang berkembang di masyarakat.

Kota Bekasi di Tahun 2012 telah berhasil meraih peringkat ke 4 sebagai Daerah dengan Iklim Investasi terbaik tingkat Provinsi Jawa Barat setelah Karawang, Kabupaten Bekasi dan Kab. Bandung, hal ini tentunya harus didukung oleh infrastruktur Investasi, Perizinan dan Iklim Investasi yang harus terus dijaga dengan baik oleh Pemerintah Kota Bekasi.

Bagian KSI telah berupaya dengan program kegiatan baik melalui APBD Tahun 2012 maupun kegiatan yang mengikutsertakan masyarakat dan pengusaha di kota Bekasi.

?Januari 2012 : Kegiatan promosi Kerjasama dan Investasi Daerah.

?Februari 2012 : Kegiatan promosi Investasi di Kota Bekasi

?Maret 2012     : Kegiatan promosi dan peluang Investasi di Kota Bekasi

? April 2012    : Implementasi Permendagri Nomer 19 tahun 2009 tentang Pedoman Peningkatan Kapasitas Pelaksanaan kerjasama daerah.

?Mei 2012    : Pemeliharaan Website syestem Informasi Investasi Daerah

?Juni 2012    : Pameran West Java Investment Forum di Manado

?Juli s/d November 2012 : Kegiatan Pendataan Perusahaan PMA/PMDN se Kota Bekasi.

Kegiatan ini adalah bagian dari upaya Pemerintah Daerah dalam meningkatkan peningkatan pelayanan kepada seluruh investor yang telah berusaha di Kota Bekasi. Pelayanan yang diberikan kepada pengusaha baik berupa perizinan industri maupun pelayanan berupa fasilitas bebas bea masuk barang industri dan fasilitas kemudahan lainnya.

Dalam kegiatan ini Bagian Kerjasama dan Investasi Setda Kota Bekasi membentuk Tim Pendataan Perusahaan PMA/PMDN Kota Bekasi yang beranggotakan Dinas pengelolaan Lingkungan hidup, Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koprasi, Dinas Tenaga Kerja, Bagian Hukum, Bagian Kerjasama & Investasi dan Kecamatan seKota Bekasi. Untuk memudahkan proses pendataan dilakukan dengan dua metode pendekatan, Pertama Metode Pengumpulan data Perusahaan yang ada di kota Bekasi dan Metode yang Kedua dengan melaksanakan kunjungan lapangan ke lokasi perusahaan yang ada di kota Bekasi.

Saat ini dikota Bekasi terdapat kurang lebih 900 Perusahaan (PMA, PMDN dan Swata Nasional) yang sudah berada dikota Bekasi sejak tahun 1990 an. Bahkan ada beberapa perusahaan yang datang untuk berinvestai di Kota Bekasi baik dibidang Perumahan mapun Sektor Industri lainnya.

Mulai bulan Juli 2012 tim pendataan telah melaksanakan kunjungan lapangan ke perusahaan di wilayah kecamatan Medan satria dan Bekasi Utara sedangkan kecamatan Bekasi Barat dan kecamatan Rawa Lumbu di bulan Agustus. Sedangkan di bulan September Kami melaksanakan kunjungan lapangan ke wilayah Kecamatan Bantargebang dan Jati sampurna.

Pada bulan Oktober 2012 Walikota Bekasi mengundang pihak Perusahaan untuk datang ke kantor Walikota Bekasi guna melengkapi data dan profil perusahaan.  Alhamdulillah hal ini ditanggapi sangat baik oleh Perusahaan yang ada di Kota Bekasi, sebagai bentuk Silahturahmi antara Pengusaha dan Pemerintah Daerah.

Kegiatan ini harus terus diupayakan agar terjadi sinergi yang positif antara Pemerintah Daerah dan Investor di Kota Bekasi. Berbagai keluhan dan hambatan dalam pelaksanaan perijinan Investasi dapat di minimalisir ke arah pelayanan perijinan yang selama ini masih terdapat banyak kendala mulai dari regulasi sampai dengan sumber daya manusianya.

Direncanakan pada tanggal 20 Desember 2012 bertempat di Hotel Horison Bekasi,  Walikota Bekasi akan mengundang seluruh Perusahaan PMA / PMDN dan Swata Nasional dalam acara Seminar Investasi yang akan membahas infrastruktur Investasi, perijinan dan iklim Investasi di Kota Bekasi. Diharapkan sekitar lebih dari 400 Perusahaan akan hadir di acara tersebut untuk mendiskusikan berbagai hal mulai dari kendala / hambatan, penataan ruang usaha, perijinan, infrastruktur dan iklim investasi. 

Kegiatan ini harus sering dilakukan untuk menjadi bahan koreksi dan evaluasi terutamanya bagi Pemerintah Daerah Kota Bekasi dalam memberikan pelayanan dan pembinaan terhadap perusahaan di Kota Bekasi, bekerjasama dengan Assosiasi Pengusaha Indonesia ( Apindo), Himpunan Pengusaha Indonesia ( HIPMI ) dan Kamar Dagang Indonesia (KADIN) cabang Kota Bekasi.

Bagian Kerjasama dan Investasi Kota Bekasi telah membuka peluang yang sebesar-besarnya kepada masyarakat, pengusaha dan Investor baik dalam maupun luar negeri untuk dapat bekerjasama dalam bidang :

1. Pengelolaan Pasar

2. Pengelolaan Parkir

3. Pengelolaan Rumah Sakit

4. Pengelolaan Sampah

5. Pengelolaan Median Jalan dan Taman

6. Pengelolaan Terminal dan Halte bus

7. Pengelolaan Reklame ( Megatron )

8. Pengelolaan Tiang PJU ( Solar Cell, Data Transmiter, Space Iklan )

9. Pengelolaan PDAM

10. Pengeloaan Migas

11. Pengeloalaan Jembatan Niaga

12. Pengelolaan  Pendidikan

13. Pengelolaan Kesehatan

14. Pengelolaan RUTILAHU (Rumah Tidak Layak Huni)

15. Pengelolaan RUSUNAWA (Rumah Susun Sewa)

16. Pengelolaan Coorporate Social Responsibility (CSR)

17. Dan bentuk kerjasama lainya.

Pada Tanggal 7-9 November 2012 yang akan datang bertempat di Hotel Harmony One Batam akan diselenggarakan West Java Invesment Forum (WJIF), dalam acara ini akan diserahkan piagam penghargaan bagi Perusahaan PMA / PMDN terbaik tingkat Propinsi Jawa Barat, perwakilan Perusahaan dari Kota Bekasi yaitu PT. AW. Faber Castell Indonesia menerima penghargaan bergengsi tersebut, hal ini tentunya membuat kebanggaan tersendiri bagi Masyarakat dan Pemerintah Kota Bekasi yang telah melakukan pembinaan terhadap Perusahaan berprestasi di Kota Bekasi.

Di Tahun 2012 kami telah melaksanakan beberapa kerjasama dengan pihak ketiga :

1. PT. Genta Cipta Pariwara dalam pengelolaan Halte Bus di 25 titik jalan di Kota Bekasi.

2. PT. Moogo dalam pengelolaan median jalan digerbang Perumahan Citragran.

Kami juga mengelola sewa lahan Fasos milik Pemda yang digunakan oleh masyarakat untuk Tempat Ibadah, Sarana Pendidikan dan Kesehatan.

Pembangunan di Tahun 2012 :

1. Pembangunan Fly Over Summarecon Bekasi

2. Pembangunan Gedung Perkantoran Pemda Kota Bekasi

3. Pembangunan Stadion Utama Bekasi

4. Pembangunan Apartemen di Kota Bekasi

(PERSPEKTIF KANTOR WALIKOTA BEKASI )                ( STADION UTAMA KOTA BEKASI)   

Asisten Administrasi Umum (Asisten III) Setda Kota Bekasi

H.DADANG HIDAYAT,SE,M.Si

                           Jl. A. Yani No. I  

                            Fax: (021) 88959980

Profile

Sekretariat Daerah Kota Bekasi dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 04Tahun 2010 tentang perubahan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 04 Tahun 2008 tentang Pembentukan Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Pemerintah Kota Bekasi, yang berkedudukan sebagai unsur Perangkat Daerah yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Walikota dan dipimpin oleh Sekretaris Daerah selaku Kepala Satuan Kerja.

 
Berdasarkan Peraturan Pemerintah No.41 Tahun 2007 dan Permendgari No.5 Tahun 2007

Pemerintah Kota Bekasi membentuk kelembagaan baru salah satunya Bagian Tata Usaha Setda Kota Bekasi yang berada dilingkup Sekretaris Daerah  Kota Bekasi, sehingga dinamakan Bagian Tata Usaha Setda Kota Bekasi. Berdasarkan Struktur Organisasi Bagian Tata Usaha Setda Kota Bekasi mempunyai tiga Sub,Bagian, diantaranya : 

1.  Sub Bagian Tata Usaha Pimpinan Dan Perencanaan; 

2.  Sub Bagian Protokol Dan Perjalanan Dinas;

3.  Sub Bagian Kepegawaian Sekretariat Daerah.

PROFIL 

VISI DAN MISI : 

  A. Visi

 Terwujudnya pelayanan dan kebjakan di Bidang Keuangan, Verifikasi dan Rumah Tangga Sekretariat Daerah  dalam menunjang Kota Bekasi yang Maju, Sejahtera dan Ihsan

  B. Misi

 Melaksanakan Pelayanan dan Penataan Kebijakan di Bidang Keuangan, Verifikasi dan Rumah Tangga Sekretariat Daerah

Bagian Humas adalah salah satu bagian di Sekretariat  Pemerintah Kota Bekasi   

Bagian Humas terdiri dari tiga sub bagian yaitu: 

1.  Sub Bagian Publikasi 

2.  Sub Bagian Hub. Eksternal

3.  Sub Bagian Hub. Internal,Sandi dan Telekomunikasi

1. Rincian Perubahan APBD menurut urusan Pemerintah Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Dinas Pendidikan
2. Rincian Perubahan APBD menurut urusan Pemerintah Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Dinas Kesehatan
3. Rincian Perubahan APBD menurut urusan Pemerintah Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Rumah Sakit Umum Daerah
4. Rincian Perubahan APBD menurut urusan Pemerintah Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Dinas Bina Marga dan Tata Air
5. Rincian Perubahan APBD menurut urusan Pemerintah Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Dinas Kebersihan
6. Rincian Perubahan APBD menurut urusan Pemerintah Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan DPPP3JU
7. Rincian Perubahan APBD menurut urusan Pemerintah Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Dinas P2B
8. Rincian Perubahan APBD menurut urusan Pemerintah Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Dinas Tata Ruang
9. Rincian Perubahan APBD menurut urusan Pemerintah Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Bappeda
10. Rincian Perubahan APBD menurut urusan Pemerintah Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Dinas Perhubungan
11. Rincian Perubahan APBD menurut urusan Pemerintah Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan BPLH
12. Rincian Perubahan APBD menurut urusan Pemerintah Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
13. Rincian Perubahan APBD menurut urusan Pemerintah Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan
14. Rincian Perubahan APBD menurut urusan Pemerintah Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Dinas Sosial
15. Rincian Perubahan APBD menurut urusan Pemerintah Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Dinas Tenaga Kerja
16. Rincian Perubahan APBD menurut urusan Pemerintah Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Disporbudpar
17. Rincian Perubahan APBD menurut urusan Pemerintah Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Badan Kesbangpolinmas
18. Rincian Perubahan APBD menurut urusan Pemerintah Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
19. Rincian Perubahan APBD menurut urusan Pemerintah Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Walikota dan Wakil Walikota
20. Rincian Perubahan APBD menurut urusan Pemerintah Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Sekretariat Daerah
21. Rincian Perubahan APBD menurut urusan Pemerintah Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Sekretariat DPRD
22. Rincian Perubahan APBD menurut urusan Pemerintah Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
23. Rincian Perubahan APBD menurut urusan Pemerintah Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Inspektorat Kota
24. Rincian Perubahan APBD menurut urusan Pemerintah Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Badan Kepegawaian Daerah
25. Rincian Perubahan APBD menurut urusan Pemerintah Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Satuan Polisi Pamong Praja
26. Rincian Perubahan APBD menurut urusan Pemerintah Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Badan Pelayanan Perizinan Terpadu
27. Rincian Perubahan APBD menurut urusan Pemerintah Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Pelaksana Harian Badan Narkotika Kota Bekasi
28. Rincian Perubahan APBD menurut urusan Pemerintah Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Kec Bekasi Timur
29. Rincian Perubahan APBD menurut urusan Pemerintah Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Kec Bekasi Barat
30. Rincian Perubahan APBD menurut urusan Pemerintah Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Kec Bekasi Utara
31. Rincian Perubahan APBD menurut urusan Pemerintah Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Kec Bekasi Selatan
32. Rincian Perubahan APBD menurut urusan Pemerintah Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Kec Jati Asih
33. Rincian Perubahan APBD menurut urusan Pemerintah Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Kec Pondok gede
34. Rincian Perubahan APBD menurut urusan Pemerintah Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Kec Jati Sampurna
35. Rincian Perubahan APBD menurut urusan Pemerintah Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Kec Rawalumbu
36. Rincian Perubahan APBD menurut urusan Pemerintah Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Kec Mustika Jaya
37. Rincian Perubahan APBD menurut urusan Pemerintah Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Kec Medan Satria
38. Rincian Perubahan APBD menurut urusan Pemerintah Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Kec Pondok melati
39. Rincian Perubahan APBD menurut urusan Pemerintah Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Kapermas
40. Rincian Perubahan APBD menurut urusan Pemerintah Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Kantor Arsip Daerah
41. Rincian Perubahan APBD menurut urusan Pemerintah Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Kantor Perpustakaan Daerah
42. Rincian Perubahan APBD menurut urusan Pemerintah Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Dinas Perekonomian Rakyat
43. Rincian Perubahan APBD menurut urusan Pemerintah Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi

Rekapitulasi Perubahan Belanja Menurut Urusan Pemerintah Daerah Organisasi, Program dan Kegiatan

Laporan Pertanggung Jawaban Pelaksanaan Anggaran Dan Pendapatan Dan Belanja Daerah

Kota Bekasi Tahun Anggaran 2010

Bismillahirahman Nirrahim

Assalamu’alaikum Wr Wb

           Sebagaimana kita ketahui bersama, bahwa Undang-Undang no. 32 tahun 2004 tentang pemerintah daerah mengamanatkan untuk menyampaikan pertanggung jawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD dalam bentuk Raperda.  Serta Undang-Undang no. 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik, maka kami sampaikan laporan pertanggung jawaban ini.

1. Laporan realisasi anggaran merupakan laporan yang menyajikan ikhtisar sumber, alokasi dan pelaksanaan dan pemakaian daya ekonomi yang dikelola oleh pemerintah daerah yang menggambarkan perbandingan antara realisasi dan anggarannya dalam periode pelaporan.
2. Neraca, menggambarkan posisi keuangan Pemerintah Kota Bekasi mengenai asset, kewajiban dan ekuitas dana pada tanggal 31 Desember 2010.
3. Laporan arus kas adalah laporan yang menyajikan informasi mengenai sumber penggunaan, perubahan kas dan setara kas selama satu periode akuntasi. Saldo kas dan setara kas pada tanggal pelaporan.
4. Catatan atas laporan keuangan yang menyajikan penjelasan atau daftar rinci atau analisa atas nilai suatu pos yang disajikan dalam laporan realilasasi anggaran, neraca dan laporan arus termasuk pula informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh persyaratan standar akuntansi pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk pengungkapan wajar laporan keuangan.

Realisasi Belanja Langsung per Kegiatan TA.2011

APBD Pemerintah Kota Bekasi Tahun Anggaran 2011

Rekapitulasi Dana Bantuan Sosial Keagamaan APBD TA.2011 Kec.Bekasi Barat 

Rekapitulasi Dana Bantuan Sosial Keagamaan APBD TA.2011 Kec.Bekasi Selatan

Rekapitulasi Anggaran Dana Hibah APBD Kota Bekasi TA. 2011

PERDA NO 49 TAHUN 1998 Tentang Izin Usaha Kepariwisataan

PERDA NO 45 TAHUN 1998 Tentang Penyisihan Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Bagian Daerah Tingkat II Bekasi Kepada Pemerintah Desa / Kelurahan di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi

PERDA NO 44 TAHUN 1998 Tentang Ketentuan Umum Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan Dalam Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi

PERDA NO 43 TAHUN 1998 Tentang Pajak Reklame

PERDA NO 41 TAHUN 1998 Tentang Pajak Penerangan Jalan

PERDA NO 40 TAHUN 1998 Tentang Pajak Hotel dan Restoran

PERDA NO 39 TAHUN 1998 Tentang Pemberian Uang Perangsang Peningkatan Pelayanan Atas Pelaksanaan Pungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

PERDA NO 38 TAHUN 1998 Tentang Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga Kepada Pemerintahan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi 

PERDA NO 37 TAHUN 1998 Tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II

PERDA NO 13 TAHUN 1998 Tentang Pajak Pengambilan dan Pengolahan Bahan Galian Golongan C

PERDA NO 12 TAHUN 1998 Tentang Pajak Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan

PERDA NO 01 TAHUN 1998 Tentang Lambang Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi

Visi & Misi Bappeda Kota Bekasi untuk Periode Tahun 2013-2017 adalah :

VISI

“MEWUJUDKAN BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH YANG PROFESIONAL, ANDAL DAN KREDIBEL  UNTUK MENDUKUNG PENCAPAIAN TUJUAN BEKASI MAJU, SEJAHTERA DAN IHSAN”

MISI

1. Menyusun Perencanaan Pembangunan Daerah yang Partisipatif, Menyeluruh, Selaras dan Berkesinambungan;
2. Mengembangkan Pengelolaan dan Penyediaan Data Perencanaan Pembangunan Daerah yang Lengkap, Akurat dan Terintegrasi;
3. Terwujudnya kinerja organisasi yang akuntabel dalam mencapai tujuan.