Wali Kota Bekasi Resmikan Rumah Tidak Layak Huni di RW 02 Jatiwaringin
KOTA BEKASI - Wali Kota Bekasi, Tri Adhianto, meresmikan hasil pembangunan program Rumah Tidak Layak Huni (Rutilahu) di RW 02 Kelurahan Jatiwaringin, Kecamatan Pondok Gede, Sabtu, 02/11.Turut hadir Ketua TP PKK Kota Bekasi Wiwiek Hargono, Camat Pondok Gede Zainal Abidin, dan Lurah Jatiwaringin Hariri, bersama warga setempat yang menyambut penuh antusias.
Penerima manfaat, Bapak Sarwoto, kini dapat kembali menempati rumahnya yang sebelumnya rusak berat. Melalui program Rutilahu, rumah tersebut telah rampung diperbaiki sehingga layak huni dan memberikan kenyamanan bagi keluarga.
Apresiasi juga di sebutkan Wali Kota Bekasi menyampaikan apresiasi atas partisipasi masyarakat RW 02 yang dinilainya memiliki semangat gotong royong tinggi.
“Saya lihat RW 02 ini relatif bersih, masyarakatnya kompak, bahkan sudah mulai mengembangkan daun mint yang punya nilai ekonomi tinggi. Coba bayangkan, teh mint di kafe bisa mahal, padahal bahannya dari tanaman yang tumbuh di sekitar kita,” ujar Tri.
Lebih lanjut, Tri menegaskan pentingnya tata kelola keuangan dan akuntabilitas publik, terutama dalam pelaksanaan program berbasis masyarakat.
“Dana bantuan seperti 100 juta untuk lingkungan harus bisa segera dipertanggungjawabkan melalui laporan yang transparan. Kita semua sedang belajar mengelola uang negara dengan penuh tanggung jawab,” tegasnya.
Sementara itu, Ketua TP PKK Kota Bekasi, Wiwiek Hargono, menyoroti pentingnya peran keluarga, khususnya kaum ibu, dalam menjaga kebersihan dan ketahanan ekonomi lingkungan.
“Program Rutilahu ini bukan hanya memperbaiki rumah, tapi juga membangun semangat keluarga untuk hidup sehat dan produktif. Saya berharap ibu-ibu di RW 02 bisa terus berperan aktif, misalnya dengan memanfaatkan pekarangan rumah untuk tanaman herbal seperti mint, cabai, atau sayuran,” tutur Wiwiek.
Usai peresmian, Wali Kota juga meninjau peternakan ayam petelur yang dikelola warga RW 02. Program bantuan sebanyak 200 ekor ayam itu kini menjadi sumber manfaat bersama dan mendorong kemandirian ekonomi warga.
(Ndoet/Dokpim)