Wakil Wali Kota Bekasi H. Ahmad Syaikhu menghadiri acara ekspose evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) dan Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, bertempat di ruang Soehoed Warnaen BAPPEDA, Bandung, Senin pagi (2/10).
Dalam rangka peningkatan AKIP Daerah Provinsi Jawa Barat yang disampaikan oleh Gubernur Jabar Ahmad Heryawan (Aher) dan didampingi Wakil Gubernur Jabar Deddy Mizwar serta Kemenpan RB yang melakukan evaluasi AKIP Provinsi diikuti seluruh para Kepala Daerah atau yang mewakili dari Kabupaten maupun Kota di Jawa Barat serta para Pemangku Jabatan di lingkungan Provinsi Jabar.
Pada kesempatan ini Aher menuturkan "Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat memberikan perhatian yang besar terhadap peningkatan kinerja instansi pemerintahnya sehingga dari tahun ke tahun terus meningkat dan terukur. Setiap program dan kegiatan perangkat daerah harus mengacu kepada Indikator Kinerja Daerah (IKD) RPJMD. Setelah dilaksanakan sesuai dengan tanggung jawab setiap unit kerja, hasilnya dapat dipertanggungjawabkan secara akuntabel".
Peningkatan kinerja pemerintah daerah Provinsi Jawa Barat ini tergambarkan dari hasil penilaian AKIP pemerintah daerah Provinsi Jawa Barat yang dalam kurun waktu 2 (dua) tahun ini terus meningkat; yaitu pada tahun 2015 pemerintah daerah Provinsi Jawa Barat mendapat predikat ‘BB’ dengan nilai 70,06, meningkat 6,08 point dibandingkan dengan tahun 2014 yang sebesar 63,98 dengan predikat ‘CC’, kemudian pada tahun 2016 meningkat lagi 10,01 point, sehingga pemerintah daerah Provinsi Jawa Barat masuk kategori dengan predikat ‘A’ dengan nilai 80,07, jelas Aher
Peningkatan kinerja ditopang oleh 4 (empat) pilar akuntabilitas kinerja pemerintah Provinsi Jawa Barat yang meliputi; perencanaan yang ditandai dengan program follow result, pengangaran dengan konsep pendekatan money follow program, pertanggung jawaban yang diikuti oleh reward dan punishment atas hasil yang dicapai dan evaluasi terintegrasi antara perencanaan, penganggaran dan evaluasi yang memiliki umpan balik untuk peningkatan kinerja berkesinambungan, imbuhnya.
Untuk sinergitas dan koordinasi AKIP dengan kabupaten/kota se-Jawa Barat, kami akui hasilnya belum menggembirakan sampai dengan tahun lalu. Namun tahun ini kita telah berupaya meningkatkan pembinaan ke pemerintah daerah kabupaten/kota terutama untuk para pengelola Akip meliputi Bappeda, Inspektorat, Bagian Sekretariat Daerah dan Dinas Komunikasi Informasi yang menangani Akip, yaitu dengan melaksanakan koordinasi, monitoring evaluasi, workshop akip, bimtek evaluasi Sakip untuk Inspektorat kabupaten/kota, supervisi penyusunan LKIP, fasilitasi kunjungan kerja ke Banyuwangi, dan pemberian/hibah software e-sakip pemerintah daerah Provinsi Jawa Barat, terangnya.
Dalam rangka sinergitas dan koordinasi dengan pemerintah kabupaten/kota, kami telah melaksanakan pemberian/hibah e-Sakip ini ke 5 (lima) pemerintah daerah kabupaten/kota yaitu Kabupaten Bandung, Kabupaten Sumedang, Kabupaten Bogor, Kabupaten Cirebon, dan Kota Bekasi. Dan baru saja kita laksanakan bersama penyerahan e-Sakip untuk 5 (lima) pemerintah daerah kabupaten/kota yaitu Kabupaten Kuningan, Subang, Tasikmalaya, Bekasi Dan Karawang, ujar Aher.
Ia juga menambahkan bahwa Hibah aplikasi e-Sakip ini berupa source code sehingga pemerintah daerah kabupaten/kota dapat melakukan modifikasi menyesuaikan dengan kebutuhannya. Pemerintah daerah Provinsi Jawa Barat dalam hal ini juga melaksanakan pendampingan teknis penggunaan aplikasi dan input data AKIP kabupaten/kota, sehingga dapat langsung terimplementasikan.
Ke depan pemerintah daerah Provinsi Jawa Barat akan lebih intensif melakukan pembinaan kepada pemerintah daerah kabupaten/kota, sehingga diharapkan kinerja pemerintah daerah kabupaten/kota dapat lebih terukur, berbasis outcome dan dapat merasionalisasi serta focus kegiatan dalam pencapaian Indikator Kinerja Utama para kepala daerahnya, kata Aher.
Selanjutnya diharapkan nilai evaluasi penilaian AKIP pemerintah daerah kabupaten/kota seluruhnya meningkat secara signifikan mendapat predikat ‘A’ seluruhnya, pungkas Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan. (bar)
